Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Ahdityo Rizaldi menepis anggapan segilintir pihak yang menyebut penunjukan KSAD Jenderal Agus Subiyanto oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kepentingan sang anak yakni Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi cawapres di Pilpres 2024.
“Memang sudah saatnya ada pergantian Panglima TNI. Karena Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki usia pensiun, dan ini memenuhi prinsip bergiliran,” kata Bobby begitu ia disapa, Jumat,(3/11/2023).
Bobby menerangkan, secara rekam jejak Jenderal Agus Subiyanto merupakan sosok tepat menjadi Panglima TNI saat ini. Pasalnya, dibandingkan jabatan KSAL dan KSAU, Jenderal Agus Subiyanto merupakan sosok tepat dari waktu serta pengalaman.
“Yang pas dibanding lainnya karena KSAL baru dilantik, KSAU akan segera pensiun April 2024 (terlalu cepat). Sehingga posisi Jendral Agus yang telah menjabat selama 1 tahun 8 bulan menjadi Wakasad dari Feberuari 2022- 25 Oktober 2023 secara hierarki adalah yang terdekat,” papar Bobby.
“Inti dari komando adalah hierarki dan dalam konteks ini selain umur adalah jabatan kepemimpinan,” sambung politikus Partai Golkar ini.
Dengan demikian, Bobby berharap, agar Jenderal Agus Subiyanto memprioritaskan pengamanan tahapan Pemilu 2024 dan kondisi di Papua jika terpilih sebagai Panglima TNI.
Bobby menambahkan, Jenderal Agus Subiyanto juga harus berkesinambungan membangun organisasi militer dan prajurit yang profesional dan pemenuhan formasi alutsista.
“Tentunya utamanya prioritas pengamanan tahapan pemilu dan Papua. Selain berkesinambungan membangun Organisasi militer dan prajurit yang profesional, juga upaya pemenuhan formasi alutsista yang mumpuni,”tandas Bobby.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti pengusulan Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI. Meskipun hak prerogatif presiden, tapi penunjukan calon Panglima TNI semestinya mendengarkan suara masyarakat.
“Proses negara terkait dengan panglima TNI, yaitu kan akhirnya suara-suara masyarakat yang harus didengarkan termasuk pemerintah, meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari presiden,” kata Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung TPN GP, Rabu (1/11/2023).
Hasto pun mempertanyakan langkah Jokowi yang secara terang-terangan memberikan jabatan tertinggi kepada kolega-koleganya di Solo, dan mengesampingkan suara masyarakat.
Senada, Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie menilai penunjukan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowu terburu-buru. Sebab, Panglima TNI Yudo Margono yang masih memiliki waktu sebelum pensiun.
“Isunya sudah santer saya dengar. Tapi saya pikir itu hanya gosip. Saya pikir Presiden sebagai panglima tertinggi, harusnya tanpa ada kesalahan dari seorang Panglima Yudo Margono, dan tidak berbuat kesalahan apa pun, harusnya tidak usah buru-buru, toh tinggal berapa lama,” kata Connie.
Sebagai seorang akademisi di bidang militer, Connie menilai percepatan ini justru aneh dan membuatnya curiga ihwal penunjukan Agus sebagai Panglima TNI. Dia mempertanyakan apa yang sebenarnya Jokowi kejar dari percepatan penggantian tersebut.
Meskipun hal itu merupakan hak penuh Jokowi sebagai presiden, namun menurutnya, di tengah-tengah persoalan Mahkamah Konstitusi dan putusannya soal usia cawapres yang menjadi kontroversi, Jokowi jadi terlihat seperti tidak adil dalam membela diri.
“Dari semua yang sudah dilakukan Pak Yudo, dan termasuk legacy, ini buat saya aneh, kenapa mesti dipercepat? Saya sangat menghargai kalau Pak Agus harus jadi panglima, kita enggak punya keberatan apa pun. Ini menjadi pertanyaan, jadi apakah presiden cawe-cawenya sampai segini jauh? Saya enggak ngerti,” ungkapnya. {sumber}
