Berita Golkar – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut ditutup secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi.
Upacara Penutupan PON XXI tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utama, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (20/9/2024) malam. Komisi X DPR RI yang membidangi persoalan pemuda dan olahraga pun turut hadir menyaksikan upacara penutupan PON tersebut.
“Hari ini kita sudah hadir di Kota Medan untuk mengikuti penutupan PON ke-21. Ini adalah PON pertama yang diselenggarakan di dua daerah sekaligus. Di samping cukup banyak penambahan cabang olahraga, kami juga ingin menyampaikan bahwa anggaran yang diberikan justru jauh lebih kecil daripada PON sebelumnya di Papua. Jadi dengan beberapa alasan tentu banyak hal yang harus kita evaluasi,” ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Deli Serdang, Sumut, Jumat (20/9/2024).
Namun demikian, sambung Hetifah, pihaknya juga merasa bangga dan apresiasi, khususnya kepada para atlet dari berbagai daerah yang begitu antusias mengikuti PON. Terlebih mereka juga berhasil memecahkan beberapa rekor dari PON sebelumnya.
“Mudah-mudahan apa yang berlangsung saat ini bisa terus memberikan semangat dan bisa memberikan kesempatan kepada bibit-bibit atlet di berbagai cabor untuk bisa mendunia,” imbuh Politisi Partai Golkar ini dikutip dari laman DPR RI.
Dikatakannya, adapun berbagai masalah yang terjadi pada penyelenggaraan PON 2024 itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya persiapan yang kurang padahal penunjukan Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON sudah ditetapkan sejak lima tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, di tahun 2024 ini, juga banyak event nasional yang berlangsung, seperti Pemilu dan gangguan-gangguan lain yang terkait bukan hanya anggaran tetapi juga koordinasi baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun juga sesama kementerian yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan PON.
“Karena ini bukan semata-mata tanggung jawab Kemenpora saja. Misalnya pembangunan venue menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, kemudian pengadaan makanan sebenarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Mudah-mudahan ke depan situasi yang dihadapi ini menjadi bahan evaluasi apakah PON mendatang membutuhkan anggaran yang lebih, koordinasi yang lebih, dan bukan tidak mungkin cabor yang dipertandingkan bisa dikurangi,” pungkasnya. {}
