Berita Golkar – Anggota Komisi IV Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo kembali menegaskan komitmen negara dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan rakyat. Melalui kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Empat Pilar yang digelar pada Senin (15/12/2025), Firman juga menyerahkan bantuan program berupa mesin kapal kepada Koperasi Usaha Bersama Nelayan sebagai bagian dari upaya nyata meningkatkan daya saing dan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional.
Penyerahan bantuan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dirancang untuk menjawab kebutuhan riil nelayan di lapangan. Dalam kegiatan itu, Firman menyerahkan sebanyak 15 unit mesin kapal dengan total nilai bantuan sekitar Rp150 juta. Bantuan ini diharapkan mampu menunjang aktivitas melaut, meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus menekan beban biaya operasional nelayan.
Firman menjelaskan, program bantuan mesin kapal ini merupakan kelanjutan dari berbagai intervensi yang sebelumnya telah diberikan kepada nelayan di wilayah tersebut. Sejumlah program strategis, seperti bantuan dari program Kalaju senilai Rp600 juta, alat tangkap ikan, hingga program pendukung lainnya, telah lebih dulu disalurkan dengan tujuan mendorong produktivitas serta memperkuat ketahanan ekonomi nelayan.
“Itu semua dalam rangka untuk meringankan beban nelayan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman Soebagyo Soroti Banyaknya Kendala Perizinan
Di balik berbagai program bantuan tersebut, Firman tidak menutup mata terhadap persoalan struktural yang masih membelit nelayan kecil. Ia menyoroti kompleksitas perizinan di sektor kelautan dan perikanan yang dinilai berbelit, memakan waktu, dan melibatkan terlalu banyak institusi. Kondisi ini, menurutnya, kerap menempatkan nelayan dalam posisi rentan, bahkan berujung pada kriminalisasi saat menjalankan aktivitas melaut.
Firman mengungkapkan, tidak sedikit nelayan yang harus menanggung denda hingga puluhan juta rupiah akibat persoalan administratif, padahal kapal yang mereka gunakan sebagian besar merupakan hasil pinjaman dari perbankan. Situasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil.
“Harapannya bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Walaupun hampir semua keluh kesah nelayan kecil adalah soal perizinan, karena terlalu banyak pintu yang mengatur. Akibatnya, nelayan justru menjadi korban kriminalisasi di laut,” tambah legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
Lebih lanjut, Firman menegaskan bahwa semangat pemerintahan Presiden Prabowo adalah menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, termasuk nelayan tradisional. Ia menilai, regulasi yang justru menyulitkan harus menjadi fokus utama untuk dievaluasi dan dibenahi.
“Kalau aturannya sulit, itu yang harus diperbaiki, sehingga ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada nelayan,” terang Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut.
Sebagai penutup, Firman mendorong adanya langkah konkret berupa evaluasi menyeluruh dan penyederhanaan regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Dengan regulasi yang lebih ramah dan berpihak, ia berharap nelayan kecil dapat bekerja secara aman, nyaman, dan berkelanjutan, tanpa dihantui persoalan hukum yang tidak proporsional.
