Berita Golkar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026.
Kegiatan ini diikuti 8 pemerintah kabupaten (pemkab) yang ada di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatannya ini dilaksanakan di Hotel Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Selasa (6/5/2025).
Dalam kegiatan itu, hadir Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo dan beberapa bupati se-Provinsi Papua Pegunungan, para forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan OPD, dan ASN peserta musrenbang dari Bapedda Kabupaten se-Papua Pegunungan.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dalam sambutannya mengungkapkan, musrenbang ini pertama kali dilaksanakan dengan gubernur defenitif dan akan membahas perencanaan pembangunan bersama-sama dengan kepala daerah 8 kabupaten beserta para pimpinan OPD yang hadir.
“Kegiatan ini dilakukan untuk mensinergikan program visi dan misi Presiden RI dengan visi dan misi gubernur, serta visi dan misi bupati 8 kabupaten. Poin utama yang akan dilakukan, yakni bagaimana meletakan kebijakan pembangunan awal dengan dasar kebenaran,” jelasnya, dikutip dari KabarPapua.
Selanjutnya, kata John, juga difokuskan ke 2 poin penting, yakni menganggarkan infrastruktur dan pembangunan tata ruang provinsi di ibukota Kabupaten Jayawijaya. Lalu, poin kedua perekonomian rakyat yang akan dirampungkan pada visi misi bupati 8 kabupaten.
“Untuk itu, dalam perencanaan ini kami akan fokus dalam infrastruktur pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan ibukota Provinsi Papua Pegunungan,” jelas John.
John juga mengatakan, salah satu poin yang difokuskan sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, yakni akan mempersiapkan sumber daya manusia dan membangun pendidikan berpola asrama.
“Dengan membangun pendidikan berpola asrama ini, akan dimulai dengan memperhatikan anak-anak yang memang orang tuanya tidak mampu, seperti anak-anak jalanan yang akan kita sekolahkan dengan pendidikan gratis. Bagi orang tua yang mampu atau pegawai negeri yang mampu menyekolahkan anaknya,akan disesuaikan dengan peraturan yang ada,” jelas John.
Kemudian John juga mengatakan, akan memberikan jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Untuik itu, John juga mengajak kepada seluruh bupati 8 kabupaten untuk mensinergikan atau melaraskan visi misi dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah. {}
