Berita Golkar – Memasuki reses masa persidangan I tahun 2023-2024, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjalankan fungsi pengawasannya dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kota Palembang provinsi Sumsel.
Pada kunker ini, Komisi XI DPR RI disambut secara langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fathoni, M.Si bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Pusat yakni Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman dengan didampingi oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana beserta jajaran lainnya.
Pertumbuhan ekonomi di regional Sumsel menjadi fokus utama pengawasan dari Komisi XI DPR RI, selain itu juga fokus utama pengawasan bertujuan memastikan bahwa APBN telah memberikan dampak yang seoptimal mungkin untuk wilayah ini, demikian diutarakan Tim Komisi XI DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).
Dikatakan Tim Komisi XI DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dengan didampingi yang lainnya mengatakan, dimana peran tugas pokok dan fungsi dari Komisi XI ini adalah mengawasi kebijakan maupun program pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, perencanaan pembangunan nasional, dan stabilitas sektor keuangan.
“Melalui kunker ini, terdapat beberapa informasi strategis yang ingin didapatkan oleh Komisi XI terkait dengan upaya-upaya Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi APBN melalui kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan serta program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di lingkup provinsi Sumsel,” ujarnya.
Kemudian, dimana Komisi XI DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja yang baik melalui tercapainya target-target pembangunan untuk wilayah provinsi Sumsel. Kunker Komisi XI DPR RI dimasa reses ini akan menjadi akan menjadi masukan berharga yang akan disampaikan pada masa sidang komisi periode selanjutnya.
“Dengan terjalinnya sinergi yang baik antara wakil rakyat dan pemerintah, maka pengawalan terhadap progres pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik untuk mewujudkan good government khususnya diwilayah provinsi Sumsel,” ungkapnya.
Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, beberapa keberhasilan kinerja APBN di regional Sumsel yang tidak hanya mampu mengawal Sumsel melewati masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, tetapi juga berhasil mencatatkan Sumsel menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk kawasan Sumatera sampai periode Triwulan II tahun 2022 diangka 5,24 persen.
“Capaian ini tentunya merupakan hasil sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di regional Sumsel,” katanya.
Begitu juga diungkapkan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana, dimana disini saya sampaikan hal terkait dengan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menghubungkan antara keuangan di tingkat pusat dan daerah. TKD sampai dengan Agustus 2023 telah terealisasi sebesar Rp 16,19 Triliun (55,56 persen) yang meningkat dari realisasi pada periode yang sama di tahun yang lalu.
“Komitmen untuk melakukan sinkronisasi keuangan pusat dan daerah akan meminimalisasi duplikasi atau tumpang tindih program serta ketimpangan antar daerah,” imbuhnya.
Masih disampaikannya, dimana ragam sinergi yang telah dilakukan untuk wilayah Sumsel yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan para stakeholders di daerah antara lain melalui pelaksanaan forum ALCo regional, penguatan local taxing power, pembinaan usaha mikro kecil menengah (umkm), implementasi crash program piutang negara, serta berbagai analisis terkait dengan peluang investasi didaerah.
“Selain daripada itu dari para peserta rapat juga memberikan paparan yakni dari Kementerian PPN/Bappenas, BPK, BPKP, LKPP, BPS, dan tuan rumah pemda provinsi Sumsel,” tutupnya. {sumber}
