Berita Golkar – Kota Padang Panjang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat (Sumbar) dengan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2023.
Diketahui, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
“Kita masih menjadi satu-satunya daerah di Sumbar, dengan angka kemiskinan nol persen,” ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra saat menerima kunjungan Manajemen Sumbarkita, Kamis (7/12).
Sonny menyebut, capaian tersebut harus disyukuri. Kendati demikian, pihaknya tidak akan terlena, sebab saat ini angka kemiskinan di Padang Panjang masih 5,14 persen.
Pada 2022, Padang Panjang menjadi satu dari sembilan kabupaten dan kota di Sumbar dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Angka kemiskinan di Sumbar pada 2022 mencapai 5,92 persen.
Untuk terus menurunkan angka kemiskinan, Pemko Padang Panjang telah menyiapkan beberapa strategi, di antaranya pengembangan kualitas SDM, peningkatan kondisi pemukiman, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, pembentukan kelompok usaha bidang pemasaran, revitalisasi usaha hortikultura, peternakan dan lain sebagainya.
“Kita harus melakukan beberapa hal, di antaranya evaluasi yang komprehensif, melanjutkan program, melakukan inovasi serta meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak,” kata Sonny didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Winarno.
Perhatian Khusus Pemerintah Pusat
Kota Padang Panjang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Ini dibuktikan dengan kedatangan rombongan Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah tersebut pada Rabu (6/12/2023). Kunker masa reses 2023 itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Sonny menyebut, kedatangan Komisi X DPR RI untuk menyerap aspirasi, gagasan dan usulan dari masyarakat Padang Panjang.
“Komisi X DPR RI menilai Padang Panjang memiliki potensi luar biasa di sektor ekonomi kreatif termasuk pariwisata. Komisi X ingin mengetahui tahu apa potensi kekuatan ekonomi baru di Padang Panjang. Potensi baru itu diharapkan bisa menggerakkan dan menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di Padang Panjang,” ujarnya.
Pihaknya bersyukur dan mengapresiasi Komisi X DPR RI yang telah menjadikan Kota Padang Panjang sebagai tujuan dari kunker di masa reses.
Menurut Sonny, kunjungan Komisi X DPR RI merupakan bentuk perhatian khusus terhadap Padang Panjang.
Diketahui, anggota Komisi X yang hadir pada kunker tersebut yaitu, Lisda Hendrajoni, Mustafa Kamal, Djohar Arifin, Desy Ratnasari, Dewi Coryati, Himmatulaliyah, Ratih Megasari Singkarru dan Putra Nababan.
Mereka juga didampingi oleh Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Oneng Setia Harini dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Saryadi. {sumber}
