Berita Golkar – Kader muda Partai Golkar yang juga Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Iwan Sulaiman Soelasno menanggapi banyaknya berbagai pihak yang mempertanyakan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung di Desa Bersatu dalam kegiatan yang digelarnya hari Minggu (19/11/2023) lalu di Jakarta.
Dalam siaran persnya pada Senin (20/11/2023) ini, Iwan meminta semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya tudingan soal Kades dan Perangkat Desa yang tidak netral kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo – Gibran.
“Kita berikan kepercayaan kepada Bawaslu untuk melakukan kajian dan investigasi soal kegiatan Desa Bersatu pada hari minggu lalu. Biarkan Bawaslu bekerja, ada masalah yang lebih penting yang dihadapi oleh Kades dan perangkat pemerintahan desa lainnya yang kembali menggeruduk Jakarta,” tegas Sekretaris Jenderal Patriot Desa ini kepada redaksi Golkarpedia melalui keterangan tertulis.
Iwan menjelaskan, akar masalah Kades dan perangkat pemerintahan desa Kembali menggeruduk Jakarta adalah karena belum ada kejelasan kapan revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh DPR dan Pemerintah.
“Kades di seluruh Indonesia butuh kejelasan. Bahkan revisi UU Desa ini tidak masuk dalam prioritas Prolegnas 2024. Ini yang menjadi akar masalah sesungguhnya. Pemerintahan desa diseluruh Indonesia butuh kepastian dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Karena itu revisi UU Desa harus segera diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan DPR periode ini,” tegas Iwan.
Iwan menambahkan, sebaiknya DPR dan Pemerintah memberikan penjelasan secara terang benderang terkait revisi UU Desa ini, mulai dari apa saja pasal-pasal yang sudah disepakati untuk direvisi, ketentuan masa jabatan Kades, peran BUMDes kedepannya dan lain sebagainya. {redaksi}
