Berita Golkar – Perebutan nomor urut 1 di Golkar untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Sulsel 2 makin sengit. Dua politikus Golkar yakni Nurdin Halid (NH) dan Taufan Pawe (TP) masing-masing mengklaim mendapat nomor urut tersebut.
Keduanya pun sudah menyebar bahan sosialisasi dengan nomor urut 1. Meski tahapan kampanye belum dimulai, baliho bergambar TP di ruas jalan nasional di Parepare. Begitu pula alat peraga sosialisasi NH dengan nomor urut sama juga sudah beredar di masyarakat.
Lantas siapakah yang akan mendapat nomor urut satu ini? Menurut Ketua Bappilu DPD Golkar Sulsel La Kama Wiyaka mengaku penentuan nomor urut Caleg untuk Pileg DPR RI kewenangan DPP Golkar. “Nomor urut urusannya DPP, kita (DPD) tidak tahu,” ujar La Kama saat dihubungi, Rabu, 27 September.
Namun, jika berpatokan dengan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diumumkan oleh KPU beberapa waktu lalu, pemilik nomor urut 1 di Golkar untuk Dapil Sulsel II adalah Taufan Pawe, sedangkan Nurdin Halid di DCS itu menempati nomor urut 2.
“Kalau yang ada (DCS) sekarang nomor 1 Pak TP, nomor 2 Pak NH. Tetapi kalau DCT pada tanggal 4 (Oktober) kita tidak tahu, itu urusannya DPP, kalau ada perubahan urusannya DPP,” jelasnya.
Meskipun kewenangan DPP, namun La Kama pesimis jika NH akan mendapat nomor urut 1, pasalnya semua ketua DPD seluruh Indonesia mendapat nomor urut wahid tersebut.
“Semua ketua DPD se Indonesia nomor urut 1. Jadi seperti itu sekarang di DCS. Kita tidak tahu kalau misalnya nanti ada perubahan,” ujarnya.
Diketahui, KPU saat ini masih melakukan pencermatan rancangan DCT yang dimulai pad 24 September – 3 Oktober 2023. Selanjutnya, penyusunan dan penetapan DCT akan dilakukan pada 4 Oktober – 3 November 2023. Sementara pengumuman DCT dijadwalkan pada, 4 November 2023.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengakui bahwa perubahan daftar caleg dan nomor urut masih memungkinkan. Hal itu merupakan kewenangan masing-masing parpol jika ingin melakukan utak-atik caleg beserta nomor urutnya. “Perubahan caleg dan nomor urut masih memungkinkan tergantung partai yang bersangkutan,” ujar Hasbullah. {sumber}
