Berita Golkar – Penggiat Politik dan Hukum Tata Negara Rizki Mardhatillah turut berperan serta pada acara Talkshow Caleg (Cakap-Cakap Legislatif) yang bertemakan “Tugas dan Fungsi Legislatif dalam Mewujudkan Public Policy”. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Sundawani Hall Cafee & Resto yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kota Binjai pada Sabtu kemarin, (11/11/2023).
Kegiatan yang dipimpin oleh moderator Isminar, S.Pd.I, M.Pd itu, selain Rizki Mardhatillah yang bertindak sebagai narasumber, hadir di antaranya narasumber lainnya meliputi Anggota DPD RI Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, Anggota DPRD Sumut H. Zainuddin Purba dan H. Irhamsyah Putra Pohan, SE selaku Anggota DPRD Kota Binjai.
Dalam ringkasan argumen yang disampaikan Rizki Mardhatillah, ia mengatakan bahwa, “Patut kita pahami bersama, lembaga legislatif merupakan bagian dari pada pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh John Locke yang selanjutnya dikembangkan oleh Montesquieu yang dikenal dengan istilah Trias Politica,” ucapnya kepada redaksi Golkarpedia melalui keterangan tertulis.
“Arti kata lain, pembagian kekuasaan ini dapat disimpulkan sebagai fokus (attack power) untuk mewujudkan pencapaian dari sebuah kedaulatan, baik diantara legislatif (pembuat aturan), eksekutif (menjalankan aturan/pelayanan) dan yudikatif (penegakkan aturan/hukum/kehakiman),” sambung pria yang berperawakan tinggi dan berkacamata ini.
Masih dalam kegiatan yang dipelopori oleh DPM STIT Al-Washliyah itu, Rizki menjelaskan, “Dari ketiga (trias politica) lembaga kekuasaan itu, 2 diantaranya dilahirkan dari peran partai politik / gabungan partai politik yakni, legislatif dan ekselutif. Dengan regulatif peraturan yang berlaku,” jelasnya.
Dalam rangka menyambut pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang, Rizki mengajak agar seluruh komponen subjek hukum, baik kalangan masyarakat, kaum intelektual / terpelajar (mahasiswa), kiranya pemilu 2024 dapat menjadi refleksi utama untuk mencapai harapan pancasila dan konstitusi (UUD 1945),” beber Rizki Mardhatillah.
“Pemilu merupakan pesta rakyat, harus melek dan bersuka cita menyambutnya, bukan hanya bersuka cita mencoblosnya saja, tetapi hasil dari pada pilihan kita juga menjadi harapan besar bagi kita seluruh rakyat Indonesia terkhusus di Kota Binjai. Eksekutif yang kita hasilkan harus mampu melanjutkan pembangunan maupun kesejahteraan dan legislatif yang kita pilih juga harus mampu melahirkan legislasi atau kebijakan yang memihak kemaslahatan umum (publik),” harap Rizki.
“Tapi kalau salah memilih pada pemilu 2024 mendatang, ya konsekuensi maupun resikonya juga tidak main-main, yang pertama rakyat menjadi objek penyesalan kembali, yang kedua berdampak salah dalam kebijakan. Kalau salah memilih, salah kebijakan, otomatis akan salah penerapannya dan memgakibatkan kehancuran disegala sektor,” cetus Rizki yang juga Politisi Partai Golkar. {redaksi}
