Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten meminta jajaran penegak hukum seperti polisi di Provinsi Banten agar netral selama pelaksanaan pilkada.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten Muhsinin mengatakan, sejauh ini memang dia belum menemukan bukti dan kesaksian tentang penegak hukum yang tidak netral di Pilkada Serentak 2024.
Selama ini informasi yang dia dapatkan baru sebatas rumor, katanya-katanya. Karena itu Muhsinin mengingatkan para penegak hukum agar tetap netral di pilkada.
“Menghadapi pilkada 2024 ini supaya sejuk dan damai kami mohon jangan ada indikasi-indikasi campur tangan daripada petugas penegak hukum, baik kepolisian maupun TNI,” kata Muhsinin dikutip dari Banten Raya.
“Kalau ada indikasi itu yang sudah A1 saya temukan, saya pribadi yang akan melaporkan,” lanjut Muhsinin.
Muhsinin mengatakan, DPRD Provinsi Banten adalah lembaga yang salah satu fungsinya adalah pengawasan.
Kerja DPRD Provinsi Banten adalah perwujudan dari Sila Keempat Pancasila yang bertujuan menciptakan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Sila Kelima Pancasila.
Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini, aparatur penegak hukum seharusnya bersikap netral di pilkada. Penegak hukum tidak boleh memihak salah satu pasangan calon apalagi melakukan intimidasi kepada masyarakat. {}
