DPP  

Politisi Senior Partai Golkar, Aksa Mahmud: Jangan Jadi Pejabat Kalau Anti Kritik!

Berita Golkar – Politisi senior Partai Golkar, Aksa Mahmud memberikan pandangannya terkait somasi yang diterima Mulawarman dari mantan pejabat dan elite partai. Somasi tersebut disebabkan oleh tulisan Mulawarman yang dianggap kritis terhadap pejabat.

“Aja mancaji punggawa bos, kociako ibicara jaaa sibawa decengna taro ada na taro gaumu mancaji punggawa (jangan jadi pemimpin, kalau tidak mau baik buruknya perkataanmu dan perilakumu sebagai pemimpin),” ujar Aksa Mahmud kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Harusnya, kata Aksa, pejabat di Sulawesi Selatan (Sulsel) bersyukur memiliki seseorang seperti Mulawarman yang peduli. Serta mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas sebagai pejabat.

Hal ini dinilainya akan membantu mereka menjadi pejabat yang benar-benar melayani masyarakat dan tidak terjerumus mengkhianati jabatannya. “Mana ada orang yang mau seperti Mulawarman, untuk menjaga pejabat kita di Sulsel dengan kritik di Tribun, agar tidak khianati jabatannya,” kata Aksa Mahmud.

“Mulawarman rela dicaci maki sampai disomasi seperti sekarang,” tambahnya.

Saat ditanya apakah akan membela Mulawarman, Aksa mengungkapkan bahwa Mulawarman sudah biasa disomasi dan sering digugat oleh pejabat yang anti kritik. “Lagipula Mulawarman banyak temannya, ada Nurdin Halid dan Rusdi Masse,” ujar pendiri Bosowa Corp itu.

Aktivis KAMI 1966 (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) itu berharap para pejabat lebih bijaksana dalam menerima kritik. Di sisi lain, dapat menjadikannya sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melayani masyarakat.

Mulawarman Mengaku Terhibur dan Tersanjung

Wartawan senior, Mulawarman yang telah diadukan ke Mapolda Sulsel mengaku terhibur dan tersanjung. “Saya merasa telah dihibur Pak Taufan. Sungguh saya terhibur,” kata Mulawarman.

“Sebab Taufan Pawe yang sebelumnya mensomasi saya, gegara tulisan saya yang judulnya ‘Ketika Taufan Pawe Buang Handuk untuk Erna, itu tulisan yang masih mentah, masih draf, belum selesai, baru pengantar, baru prolog, baru tiga alinea, belum ada kesimpulan atau penutup sebagai tanda selesainya sebuah tulisan atau artikel,” tutur Mulawarman.

Gara-gara tulisan itu, ia mengaku telah menerima surat somasi dari Hasnan Hasbi pengacara Taufan Pawe. Ia juga telah menerima copy surat aduan Supardì atas nama Taufan Pawe di Mapolda Sulsel, sama sekali belum menjadi berita.

Selain unsur berita 5W + 1 H belum lengkap, tulisan itu ditulis di grup WA. “Grup WA bukan ruang publik, WA ruang private, karena tidak semua orang bisa mengaksesnya,” ujarnya.

Sehingga tulisan itu dianggapnya bukan untuk publik luas, sehingga masih seperti info atau pemberitahuan ke kalangan sendiri atau komunitas terbatas. Lanjut Mulawarman seraya menegaskan, tuduhan, menyebarkan berita hoax, terbantahkan.

Dengan terbantahnya tulisan Mulawarman itu, bukan berita, otomatis tuduhan fitnah Taufan Pawe tidak benar.  Apalagi tidak ada kata, kalimat atau narasi yang mengandung penghinaan ke Taufan Pawe.

Tulisan Mulawarman yang belum kelar itu, di tulis di laman WAG IKM Parepare guna mendapatkan masukan dari anggota WAG untuk kesempurnaan tulisan itu. Dan Taufan Pawe ada atau anggota WAG IKM Parepare.

“Saya tersanjung karena ternyata Taufan Pawe menghitung betul tulisan saya, sehingga saya merasa selevel Taufan Pawe yang mantan wali Kota Parepare dua periode,” katanya.

Ia pun menilai Taufan Pawe bukan tokoh publik. “Karena kalau Taufan Pawe tokoh publik, mantan wali Kota Parepare apalagi politisi Ketua DPD Partai Golkar Sulsel dan anggota DPR RI terpilih, pasti tahu dan paham benar apa yang menjadi prinsip dasar demokrasi itu adalah kebebasan,” tuturnya.

Kebebasan itu, kta dia, memberi ruang yang terbuka tak bertuan ke publik untuk bebas menafsirkan, bernarasi, berpendapat tentang perilaku dan narasi tokoh publik. Apalagi politisi seperti Taufan Pawe yang pasti tidak bisa bebas tafsir.

“Setiap hari publik bisa bebas menafsirkan dan berpendapat tentang perilaku dan narasi Taufan Pawe. Kalau Taufan Pawe paham itu dan menerima sebagai resiko menjadi tokoh publik, maka Taufan Pawe bisa disebut seorang demokrat,” tambah Mulawarman.

Ditanya soal perhatian pada pertemuan tertutup Taufan Pawe dengan RMS, mulawarman mengaku sebagai orang Parepare dirinya memiliki interest. Karena pertemuan itu membicarakan Pilkada di Parepare dan yang bertemu adalah dua tokoh kunci Pilkada Parepare, keduanya ketua partai pemang Pileg di Parepare.

Sebab sebagai jurnalis memiliki kewajiban untuk menafsirkan dan berpendapat tentang pertemuan itu untuk disampaikannya ke publik Parepare. “Saya sebagai orang Parepare dan jurnalis, saya diberi hak oleh negara bebas berpendapat tentang pertemuan Taufan Pawe dengan RMS Ketua DPW Nasdem Sulsel,” tandas Mulawarman. {sumber}