Berita Golkar – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini dinilai sebagai tindakan strategis yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, khususnya perempuan.
Sekretaris Jenderal PP KPPG, Tati Noviati, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan keberanian politik dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. “Langkah ini bukan hanya soal pencabutan izin, tetapi juga tentang keberpihakan pada masa depan generasi mendatang dan perlindungan terhadap kelompok rentan,” ujar sosok yang akrab disapa Novianty ini.
KPPG juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, yang telah menjalankan mandat Presiden dengan integritas dan ketegasan. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, beliau menunjukkan keteladanan politik yang patut dicontoh, yakni keberanian mengambil keputusan strategis demi kepentingan bangsa dan rakyat kecil, termasuk masyarakat adat dan perempuan di wilayah terdampak.
Lebih lanjut, KPPG menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
“Perempuan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seringkali menjadi penjaga ekosistem dan kehidupan komunitasnya. Kebijakan yang inklusif harus memastikan suara mereka didengar dan dihargai,” tambah Novianty.
Keputusan pencabutan IUP ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong model pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
KPPG berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat dan lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan nasional.
