Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika mendorong Pemprov Jatim agar membentuk badan khusus untuk menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena hingga kini kinerjanya belum maksimal.
“Jadi kami melihat, bahwa kinerja BUMD di lingkungan Pemprov Jatim hari ini, terus terang harus kami katakan belum maksimal,” katanya di Surabaya, Selasa (22/7/2024), dikutip dari BarometerJatim.
Terlebih jika dibandingkan dengan provinsi lain. Pemprov DKI Jakarta misalnya yang juga memiliki BUMD serupa, setoran PAD-nya jauh di atas Jatim. Karena itu, harus dipikirkan optimalisasinya.
“Salah satu caranya, memang kita harus fokus betul kalau mau mengurusi BUMD. Kita lihat pemerintah pusat punya Menteri BUMN, kemudian kita lihat yang sama-sama Pemprov di DKI Jakarta itu mereka punya Badan Pembina BUMD,” katanya.
Badan Pembina BUMD, tandas Yudha, beda dengan Biro Perekonomian Pemprov Jatim yang kinerjanya menjadi tidak fokus. Sebab, selain menjadi anggota TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) juga sebagai pembina BUMD.
“Ini enggak fokus. Harusnya kita sudah mulai fokus berpikir, bahwa BUMD itu harus diurusi secara sungguh-sungguh. Mulai dari rekrutmen SDM-nya, kemudian program kerjanya, unit usahanya, sampai dengan menghasilkan PAD yang optimal bagi Pemprov Jatim,” ucap Yudha.
“Kalau untuk inflasi itu memang ada yang namanya TPID, itu sudah ada sendiri. Kalau khusus BUMD, kita mendorong memang harus ada orang atau badan yang memang khusus fokus ngurusi BUMD tok, enggak mengurusi lain-lainnya,” sambungnya.
Langkah Strategis
Apakah badan khusus nanti bisa menaikkan setoran PAD Jatim dari BUMD? “Saya berpikir itu adalah salah satu langkah yang memang strategis harus dilakukan Pemprov Jatim, karena kita berkaca pada Pemprov yang lain dan juga kementerian,” ujarnya.
Mengapa harus ada badan khusus, jelas Yudha, karena memang tidak mudah mengurusi BUMD Pemprov Jatim. Bahkan mulai dari urusan rekrutmen SDM-nya sudah harus fokus betul.
“Kita kelewatan satu step (tahapan) saja, bisa jadi kecolongan SDM yang tidak mumpuni untuk mengelola BUMD. Bahkan mungkin terjadi fraud seperti apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah ini kan kita tidak inginkan lagi,” katanya.
“Makanya salah satu kuncinya adalah harus betul-betul badan yang fokus, memang judulnya itu ngurusi BUMD,” ucap Yudha yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.
Secara regulasi, Yudha menegaskan juga sangat memungkinkan. Tapi harus merombak terlebih dahulu Perda tentang SOTK (Susunan Organisasi Tata Kelola) pemerintah daerah. “STOK diubah dan itu ranahnya Komisi A, baru kita bisa ‘memekarkan’ biro yang ada menjadi badan baru,” ujarnya.
Yudha berharap Pemprov mulai memikirkan membentuk badan khusus dengan harapan untuk optimalisasi PAD, mengingat setoran PAD dari BUMD tak menembus Rp 600 miliar per tahun.
“Sedangkan di provinsi lain itu sudah tembus Rp 600 miliar. Padahal hampir serupa ini. Punya aneka usaha, punya bank, punya BPR, tapi kenapa kita enggak sampai Rp 600 miliar,” sentilnya. “Salah satunya harus fokus, itu kuncinya,” tandas Yudha. {}
