Berita Golkar – Generasi cerdas membutuhkan pondasi yang kuat, dalam kerangka pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan, program “Makan Bergizi Gratis” merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahwa program ini memiliki potensi sebagai salah satu pilar strategis dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, kita membangun masa depan yang lebih sehat dan berdaya saing.
Sebagai sebuah pilar bangsa yang kokoh, “Ibu Pertiwi” diibaratkan sebagai figur yang akan melakukan apa saja untuk membesarkan anak-anaknya demi menjadikan mereka pemimpin dunia di masa depan. Salah satu langkah strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui penyediaan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga mendukung kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif mereka. Program “Makan Bergizi Gratis” menjadi wujud nyata dari kasih sayang tersebut, meskipun pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan.
Melihat pengalaman dari berbagai negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa, kita dapat menarik pelajaran penting untuk diterapkan di Indonesia. Di Amerika Serikat, program “National School Lunch Program” (NSLP) yang dimulai pada tahun 1946 dirancang untuk memberikan makan siang bergizi kepada siswa di sekolah-sekolah dengan subsidi dari pemerintah federal.
Program ini mengkombinasikan anggaran negara dengan kontribusi komunitas lokal, menciptakan model kemitraan yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Program NSLP juga mencerminkan prinsip-prinsip GCG, termasuk transparansi anggaran, akuntabilitas dalam pengelolaan, serta partisipasi publik dalam memastikan efektivitasnya.
Sementara itu, Brasil menawarkan pendekatan yang berbeda melalui program makan bergizi berbasis “Zero Hunger Policy” (Fome Zero). Kebijakan ini tidak hanya fokus pada pemberian makanan gratis, tetapi juga mengintegrasikan dukungan kepada petani lokal sebagai penyedia bahan pangan.
Dengan demikian, program ini tidak hanya menjawab masalah gizi anak-anak tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan siklus keberlanjutan yang positif. Keterlibatan petani lokal dalam penyediaan bahan makanan menunjukkan bagaimana pemerintah Brasil mengintegrasikan sektor ekonomi mikro ke dalam kebijakan nasional, suatu langkah yang relevan untuk diterapkan di Indonesia mengingat besarnya populasi petani kecil di negeri ini.
Di Jepang, program makan siang sekolah menjadi bagian integral dari pendidikan. Pengelolaannya mengedepankan standar kualitas tinggi, menggunakan bahan pangan lokal, dan dilengkapi dengan unsur edukasi tentang pola makan sehat.
Pemerintah daerah berperan besar dalam pengelolaan anggaran serta suplai bahan makanan, yang memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang bergizi sekaligus mendukung sektor pertanian lokal. Kombinasi antara standar tinggi dan edukasi ini menciptakan generasi muda yang tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga sadar akan pentingnya pola makan sehat.
Belajar dari praktik-praktik tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan program “Makan Bergizi Gratis” yang tidak hanya fokus pada distribusi makanan bergizi tetapi juga memperkuat tata kelola berbasis prinsip GCG.
Good corporate governance dalam konteks ini meliputi: Pertama , Transparansi: Sistem pengelolaan yang transparan memungkinkan publik untuk memantau penggunaan anggaran dan distribusi makanan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terbangun.
Kedua, Akuntabilitas: Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, UMKM, petani lokal, dan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), harus diatur dengan mekanisme yang jelas dan terukur.
Ketiga , Partisipasi: Pelibatan komunitas lokal, orang tua siswa, serta institusi pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
Keempat , Berbasis Teknologi: Digitalisasi sistem pengelolaan dapat menjadi solusi untuk memastikan transparansi dan mempermudah masyarakat dalam berkontribusi, baik dalam bentuk donasi, penyediaan bahan pangan, maupun pengawasan pelaksanaan program.
Dalam konteks Indonesia, program ini dapat dirancang dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti memberdayakan UMKM di sekitar lingkungan sekolah sebagai penyedia jasa katering, serta melibatkan petani lokal untuk menyediakan bahan pangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa tetapi juga mendukung ekonomi lokal. Skema ini juga dapat diperluas melalui kerjasama dengan sektor swasta yang diwajibkan untuk mengalokasikan dana CSR mereka ke dalam program ini.
Sebagai langkah awal, pemerintah perlu mengesahkan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi program ini, sekaligus menetapkan standar pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait. Misalnya, standar gizi yang harus dipenuhi, mekanisme distribusi yang efisien, hingga sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi.
Selain itu, kolaborasi antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial, perlu ditingkatkan untuk memastikan program ini berjalan secara holistik.
Namun, kita juga harus realistis bahwa penerapan program seperti ini di Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kesenjangan infrastruktur di daerah terpencil, serta resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan bertahap dapat dilakukan, dimulai dari wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur lebih baik, sebelum akhirnya diperluas ke seluruh Indonesia.
Dengan belajar dari pengalaman negara lain dan memanfaatkan kekuatan lokal, Indonesia dapat merancang program “Makan Bergizi Gratis” yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini, jika dikelola dengan baik, akan menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan kompetitif di kancah global.
Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan manusia (human development theory) yang menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara. Anak-anak adalah aset terbesar bangsa, dan dengan memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup, Indonesia sedang menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif di kancah global. Selain itu, program ini juga relevan dengan teori ekonomi kesejahteraan (welfare economics), yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan publik.
Sebagai penutup, harapan besar kita kepada “Pilar Kasih Sayang Bangsa” ini adalah agar setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi, dapat merasakan manfaat dari program ini. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai pemimpin dunia.
Semoga program ini menjadi langkah awal yang berarti untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang sejati, di mana kasih sayang dan tanggung jawab terhadap generasi muda menjadi fondasi dan Pillar utama pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Oleh Muyassar Nugroho, S.H., M.H., CMLC.
Advokat dan Politisi Muda Partai Golkar
