Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendorong Pemerintah untuk mempercepat proses pembayaran subsidi dan kompensasi kepada beberapa perusahaan BUMN. Hal itu disampaikan Puteri menyusul laporan Kementerian Keuangan yang mencatat realisasi anggaran subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025 telah mencapai Rp 218 triliun atau 43,7 persen per akhir Agustus 2025.
“Kami menerima laporan pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina sering mengalami keterlambatan akibat proses birokrasi yang panjang. Hal ini dapat membebani arus kas BUMN tersebut. Karena itu, Menteri Keuangan fokus mempercepat pencairan pembayaran ini, sebagaimana kesimpulan rapat bersama Komisi XI kemarin,” kata Puteri, dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari RakyatMerdeka.
Puteri juga menekankan pentingnya percepatan integrasi data pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
“Saat ini, DTSEN masih dalam tahap pematangan, pemutakhiran, dan pengintegrasian karena data kita masih tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4/2025, Badan Pusat Statistik ditugaskan untuk menyatukan berbagai data tersebut menjadi basis data tunggal yang akurat, terkini, dan terintegrasi,” jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Februari 2025. Salah satu mandatnya adalah menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan dukungan data sektor energi dan sumber daya mineral kepada BPS.
“BPS saat ini juga bekerjasama dengan Kementerian ESDM dalam pengembangan DTSEN. Tentu integrasi ini membutuhkan waktu dan tahapan tertentu. Namun, setelah rampung, DTSEN akan menjadi pedoman penting dalam penyaluran subsidi BBM dan LPG 3 Kg kepada masyarakat,” ujar politisi partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Puteri menegaskan Inpres tersebut juga mengamanatkan Menteri ESDM untuk mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN demi ketahanan dan ketersediaan energi nasional.
“Sejak awal, Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Terlebih, alokasi anggaran subsidi energi pada 2025 mencapai Rp183,9 triliun. Karena itu, DTSEN harus benar-benar dimanfaatkan sebagai instrumen penting untuk memastikan subsidi ini diterima masyarakat yang berhak,” pungkas Puteri. {}
