Berita Golkar – Komisi XI DPR RI berharap pemerintah dapat lebih mengimplementasikan alokasi belanja prioritas pada tahun terakhir kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi.
Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas yang diterima Bisnis, tahun depan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp102,81 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memperkuat infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar.
Kemudian, bakal dialokasikan pula dana senilai Rp233,02 triliun untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, meliputi bansos keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH), bantauan pangan non-tunai (BPNT), bantuan operasional sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan kebijakan Merdeka Belajar.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengatakan dengan keberpihakan anggaran ini, pemerintah diharapkan bisa semakin mengangkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
“Anggaran negara harus digunakan secara efisien supaya tepat sasaran dan tepat manfaat. Jadi, tidak habis untuk sekedar untuk belanja birokrasi, tetapi harus diarahkan pada kegiatan yang punya output dan outcome yang jelas,” kata Puteri kepada Bisnis, dikutip Senin (14/8/2023).
Pada sisa waktu yang dimiliki Jokowi, sambungnya, pemerintah memang tidak punya pilihan lain selain mengalokasikan anggaran untuk mengejar pencapaian target pembangunan secara optimal. Apabila mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, sambungnya, Jokowi perlu fokus mengejar pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, penurunan stunting hingga 3 persen pada 2024.
Bagaimanapun, dia mengakui pelaksanaan anggaran pada masa transisi pemerintahan menjadi tantangan tersendiri. Terutama, dalam memastikan keberlanjutan agenda pembangunan.
“Karenanya, belanja negara harus dialokasikan untuk mengatasi isu-isu prioritas dan strategis secara lintas kepemimpinan, sebagaimana juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” tuturnya. {sumber}
