Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong optimalisasi peran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menopang pendapatan negara.
Menurut Puteri optimalisasi peran PNBP perlu dilakukan karena capaian dari sumber penerimaan negara dari nonpajak telah meraup angka Rp612,5 Triliun.
Kementerian Keuangan sendiri mencatat realisasi pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp2.783,9 Triliun. Tahun lalu, PNBP tercatat mampu melampaui target hingga 118,75 persen. Bahkan, PNBP juga tumbuh 2,8 persen dibanding tahun lalu.
“Realisasi ini menunjukkan PNBP juga sangat potensial untuk menopang penerimaan, meski kontribusinya tidak sebesar penerimaan perpajakan,” ujar Puteri Komarudin kepada suarakarya.id di sela-sela pengumuman sejumlah nama pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepengurusan 2024-2029 di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
“Oleh karenanya, kami mendorong agar mitra-mitra Komisi XI di kementerian/lembaga yang memungut PNBP dapat dilakukan secara optimal. Sekaligus sebagai upaya mencegah kebocoran PNBP,” tegas Puteri.
Legislator Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini pun menyampaikan apresiasi atas kinerja pendapatan dari PNBP pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama tahun 2023.
“BPKP tercatat mampu meraih PNPB sebesar Rp81,68 Miliar, melebihi target awal sebesar Rp73,79 Miliar. Sementara, PNBP dari BPS mencapai Rp378,47 Miliar. Bahkan, jumlah ini melebihi realisasi tahun 2022 yang hanya mencapai Rp51,17 Miliar. Artinya, terjadi lonjakan PNBP yang signifikan hingga lebih dari 60 persen,” ungkapnya.
Puteri juga menyoroti sejumlah kegiatan prioritas yang telah dilakukan oleh BPS, seperti Sensus Pertanian 2023 hingga Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM.
“Kegiatan pendataan ini sangat diperlukan, khususnya bagi petani dan pelaku UMKM. Termasuk untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah riil di lapangan. Sehingga, pendataan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan berbagai program agar tepat sasaran,” jelas Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII ini.
Katalog Elektronik LKPP
Selain itu Puteri juga turut mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) untuk meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam belanja pengadaan pemerintah.
Menurut data LKPP, total transaksi belanja pengadaan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMK-K) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai telah 42,76 persen atau melebihi dari target 38 persen.
“Oleh karenanya, kami mendorong LKPP untuk terus mengajak pelaku usaha terlibat dalam ekosistem pengadaan pemerintah agar produk yang ditampilkan di katalog elektronik juga semakin beragam. Apalagi ternyata, dari Laporan Kinerja LKPP 2023 disebutkan bahwa kendala yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya produk UMK-K dalam katalog elektronik,” beber Puteri Komarudin yang dalam Kabinet Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dipercaya sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini. {sumber}
