Berita Golkar – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar pembukaan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) yang pertama di Nusa Dua, Bali pada Minggu (1/9/2024). Forum ini menjembatani parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika dengan mengusung tema “Memperkuat Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan”.
Hadir sebagai panelis pada forum ini, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan peran Parlemen Indonesia dalam memperkuat kerja sama dengan Afrika.
“Kami telah melakukan reformasi regulasi dengan mengesahkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diantaranya menyederhanakan proses perizinan ekspor-impor agar mengurangi biaya dan ketidakpastian perdagangan. UU ini juga mengatur pembinaan bagi pelaku ekspor untuk memperluas akses pasar melalui informasi peluang pasar, promosi dan, insentif kepabeanan bagi UMKM berbasis ekspor. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan semakin mempermudah bagi pelaku usaha dan UMKM untuk menjangkau pasar Afrika,” ungkap Puteri dalam Sesi Diskusi I : Kerja Sama Selatan-Selatan untuk Kemakmuran dan Pembangunan Berkelanjutan.
Dari segi anggaran, Puteri menyebut DPR juga telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara selektif kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus dalam mendorong peningkatan ekspor.
“Misalnya, pada tahun 2024, kami di Komisi XI menyetujui PMN sebesar Rp5 triliun kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk membantu pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam melakukan ekspansi bisnis ke negara non tradisional, termasuk Afrika,” ujar Puteri.
Kemudian, DPR juga menyetujui PMN sebesar Rp68 miliar kepada Bio Farma pada tahun 2024 untuk pengembangan fasilitas produk vaksin. Bio Farma telah mengekspor produk vaksin ke lebih dari 150 negara di dunia, termasuk 50 negara di Afrika.
“PMN ini nantinya dapat meningkatkan kualitas fasilitas produksi agar sesuai standar internasional. Sehingga, diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar ekspor vaksinnya ke seluruh dunia,” ucap Puteri.
Selain itu, DPR juga mendukung investasi pemerintah kepada Indonesia AID yang mencapai Rp6 triliun hingga tahun 2022. Indonesia AID sebagai lembaga donor Indonesia nantinya akan mengelola investasi ini untuk pemberian hibah ke negara lain, termasuk negara-negara di Afrika.
“Sejak didirikannya lembaga pada 2019, Indonesia AID bersama Kementerian Luar Negeri tercatat juga sudah menjangkau 23 negara atau 42 persen dari total negara di Kawasan Afrika. Sektor kerja sama yang dijalankan mencakup ketahanan pangan, kesehatan, dan energi,” sebut Puteri.
Puteri menilai Indonesia dan Afrika juga memiliki kesamaan untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan adil melalui Visi Indonesia Emas 2045 dan Agenda Pembangunan Afrika 2063.
Kedua visi ini memiliki kesamaan yang fokus pada pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda.
“Oleh sebab itu, peran parlemen diperlukan dalam mengawal setiap agenda pembangunan pemerintah agar mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Kami yakin sinergi yang terjalin antara Indonesia dan Afrika tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan Afrika, tetapi juga membawa dampak positif bagi dunia,” tutup Puteri.
Forum IAPF merupakan rangkaian dari Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 yang digelar pada 1-3 September 2024.
IAPF 2024 terdiri dari 3 (tiga) sesi diskusi yang membahas berbagai topik penting.
Dalam sesi pertama ini, turut hadir beberapa panelis yaitu Direktur Utama Indonesia AID Tormarbulang Lumbantobing, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional Rina Setyawati, Anggota Parlemen Zimbabwe Webster Shamu, serta Anggota Parlemen Ghana Kweku George Ricketts-Hagan.
Kemudian, hadir juga peserta dari delegasi DPR RI dan parlemen 15 negara di Afrika. {sumber}
