Berita Golkar – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berhasil mencetak 1.097 eksportir baru dan membina 1.845 desa devisa sepanjang tahun 2024.
LPEI juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar internasional.
Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya pengembangan sektor ekspor Indonesia, yang semakin membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk berkembang secara global.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, memberikan apresiasi kepada LPEI dan mendorong agar lembaga ini terus mencetak eksportir baru dan memperluas pengembangan desa devisa.
“Saya mendukung langkah LPEI dalam menciptakan eksportir baru dan mendorong pengembangan desa devisa,” ujar Puteri, dikutip dari SokoGuru.
“Namun, penting bagi LPEI untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM tidak hanya mampu memasuki pasar global,” tuturnya.
“Tetapi juga dapat mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang,” ungkap Puteri dalam keterangannya pada Senin (3/3/2025).
Dorong Pelaku UMKM Berpartisipasi di Pasar Ekspor Global
Puteri juga menekankan perlunya mempermudah prosedur dan persyaratan dalam program Coaching Program for New Exporter (CPNE) serta pengembangan desa devisa, agar lebih banyak pelaku UMKM yang dapat berpartisipasi dan berkembang di pasar ekspor global.
Selain itu, Puteri mendukung pengembangan desa devisa yang berfokus pada komoditas kakao dan kelapa, dua komoditas dengan potensi besar yang perlu didorong lebih lanjut.
Ia juga meminta LPEI untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam memberikan edukasi terkait peraturan pungutan ekspor yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024.
Manfaat dan Pungutan Ekspor Harus Kembali ke Petani
“Manfaat dari pungutan ekspor ini harus kembali ke petani, seperti peremajaan lahan dan penyediaan sarana-prasarana. Oleh karena itu, sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan LPEI dengan BPDP terkait rencana ini?” tanya Puteri.
Puteri juga mengungkapkan potensi besar yang terpendam dalam komoditas kelapa, yang selama ini masih diekspor dalam bentuk mentah. Menurut Bappenas, nilai ekonomi yang hilang dari komoditas kelapa Indonesia hampir mencapai Rp90 triliun.
“Saya meminta LPEI turut mendorong hilirisasi kelapa agar nilai tambahnya bisa dinikmati di dalam negeri,” tegas Puteri.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia bisa memaksimalkan potensi ekspor dan memperkuat daya saing UMKM di pasar global, membuka peluang baru bagi perekonomian nasional. {}
