Berita Golkar – Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyerukan krisis kesehatan di Palestina. Puteri begitu ia disapa tak menampik jika urusan krisis kesehatan tidak bisa dilepaskan dengan situasi yang terjadi di Palestina saat ini.
Demikian hal itu disampaikan Puteri saat mengikuti kegiatan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di dalam Pertemuan Tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-31 di Manila, Filipina. Kegiatan ini sendiri berlangsung selama 23-26 November 2023.
“Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam keterangan tertulis, Senin,(27/11/2023).
Puteri pun mengajak negara-negara di Asia Pasifik untuk menyerukan penghentian agresi militer dan membuka akses kesehatan bagi warga Palestina.
“Yang ingin saya tekankan adalah perang dan serangan militer yang merusak layanan kesehatan tentu tidaklah dibenarkan dan harus dihentikan segera,” ucap Puteri.
Lebih lanjut, Puteri mendorong kolaborasi dan kerja sama antar negara-negara di Asia-Pasifik untuk membangun ketahanan pada arsitektur kesehatan regional.
Terutama, kata Puteri, untuk menyiapkan dan mengantisipasi risiko kesehatan yang belum pernah terjadi di masa depan, seperti wabah pandemi COVID-19.
“Kami di Indonesia senantiasa mengalokasikan anggaran kesehatan yang terus meningkat hingga Rp178,7 triliun pada tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Care melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkap Puteri.
Puteri mengingatkan sejak diluncurkan tahun 2014, Program JKN telah menjangkau 265 juta peserta atau sekitar 95,71 dari total penduduk Indonesia.
Bahkan, lanjut Puteri, 16 provinsi dan 319 kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki Program JKN yang jangkauan pesertanya melebihi 95 persen. Ke depan, Indonesia mengejar target cakupan JKN hingga lebih dari 98 persen sesuai RPJMN 2020-2024.
“Kami mengalokasikan subsidi sebesar Rp46,5 triliun kepada 96,8 juta peserta untuk iuran Program JKN yang dikhususkan untuk masyarakat yang rentan, seperti bayi, difabel, dan lansia,” tutur Puteri.
Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia ini menyampaikan peran UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk memperkuat penanganan kesehatan di Indonesia melalui layanan primer berbasis promotif dan preventif.
“Lalu peningkatan layanan kesehatan rujukan, kemandirian industri kesehatan, hingga integrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional,” tandas Puteri.
Diketahui, forum ini merupakan rangkaian dari acara pertemuan APPF ke-31 yang membahas kerja sama di wilayah Asia-Pasifik pada beberapa bidang, seperti pendidikan, budaya, dan kesehatan. {sumber}
