Berita Golkar – Petahana Rahmad Mas’ud jadi calon tunggal Golkar di Pilkada Balikpapan 2024, bakal lawan kotak kosong lagi seperti 2019?
Pilkada Balikpapan 2024 relatif adem ayem, karena hingga saat ini nama bakal calon walikota yang mencuat dan sudah dipastikan diusung partai adalah Rahmad Mas’ud. Rahmad Mas’ud adalah Walikota Balikpapan saat ini.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Balikpapan, Andi Arif Agung, menyatakan kesiapan Partai Golkar Balikpapan untuk menghadapi Pilkada 2024 sampai saat ini terus dimatangkan. Bahkan Golkar Balikpapan sangat siap dengan berbagai skenario.
Saat ini Partai Golkar menduduki posisi perolehan kursi terbanyak dengan jumlah 16 kursi di DPRD Balikpapan. Namun Golkar tetap membuka komunikasi dengan partai-partai lain.
Menurut Andi Arif Agung, Partai Golkar tidak ingin terlihat sombong dengan kekuatan kursi yang dimiliki. Bahkan lebih senang jika ada calon lain yang turut maju dalam kontestasi mendatang.
“Golkar siap dengan skenario apapun. Sebenarnya, situasi tidak adem-ayem, semua sedang berproses. Kami senang jika ada calon lain yang maju, entah itu kotak kosong atau ada lawan. Saya pribadi lebih senang jika ada lawan,” tegas Andi Arif Agung saat menjadi narasumber Talkshow Tribun Kaltim Menuju Pilkada: Menghitung Poros Pilkada Balikpapan 2024, Rabu (12/6/2024).
Selain Andi Arif Agung, talkshow yang dimoderatori Januar Alamijaya, Koordinator Digital Activity Tribun Kaltim, turut hadir dua narasumber lain yakni Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, H. Sonhaji, dan Pengamat Kebijakan Publik, Hery Sunaryo.
Menurut Andi, hingga kini Golkar berharap ada calon lain yang muncul selain petahana Rahmad Mas’ud. “Bukan sebagai lawan, tetapi sebagai kawan atau mitra dalam kontestasi mendatang,” ujar Andi.
Politisi senior itu juga menjelaskan, dalam peraturan organisasi (PO) Golkar, ada mekanisme berjenjang hingga ke tingkat pusat yang harus diikuti. Namun, karena kebijakan pusat menyesuaikan dengan situasi daerah, ada istilah penugasan yang berlaku. Khusus di Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan, hasil pileg sudah memasuki tahap pra pencalonan sehingga tidak perlu melalui mekanisme dari bawah.
“Penugasan langsung dari DPP sudah diberikan kepada Ketua DPD Golkar Balikpapan, Pak Haji Rahmad Mas’ud, yang kebetulan adalah petahana,” jelas Andi.
Dengan penugasan ini, maka Rahmad Mas’ud resmi menjadi calon tunggal dari Partai Golkar untuk Pilkada Balikpapan 2024. Andi memastikan sudah ada surat penugasan langsung dari DPP. “Betul, sudah ada surat penugasan langsung dari DPP,” katanya.
Meski demikian, Golkar tidak membuka penjaringan untuk calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah.
“Kemarin dari arus bawah sempat menyampaikan kepada DPD Golkar Balikpapan untuk membuka bakal pencalonan atau penjaringan wakil kepala daerah. Namun, setelah menerima surat dari DPP yang menyatakan tidak perlu untuk daerah yang sudah mendapat penugasan langsung, akhirnya kami batalkan rencana penjaringan tersebut,” tambah Andi.
Buka Peluang Koalisi
Meskipun Golkar memiliki 16 kursi di DPRD, Andi menegaskan, mereka tidak merasa paling dominan secara politik di Balikpapan. “Kami tidak jumawa dengan 16 kursi. Kami menyadari di kota ini memiliki banyak kekuatan politik lainnya yang juga perlu diajak berdiskusi dan dirangkul. Kami membuka peluang koalisi dengan partai lain, termasuk PKS,” ungkap Andi.
Dalam rangka membangun sinergi, Andi bersama Bendahara Partai Golkar telah mengadakan silaturahmi dengan partai-partai politik yang membuka penjaringan.
“Kami sangat terbuka untuk koalisi dengan partai lain. Pak Rahmad juga orangnya sangat terbuka. Tidak berarti karena kita memiliki 16 kursi, kita tidak mau bersinergi dengan partai lain,” jelasnya.
Dengan segala persiapan dan strategi yang matang, tambahnya, Partai Golkar Balikpapan siap menyongsong Pilkada 2024 dengan optimisme dan semangat kebersamaan, baik dengan internal partai maupun partai-partai lain di Balikpapan.
PKS Berupaya Hindari Kotak Kosong
Koalisi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Balikpapan yang sebelumnya sempat diungkapkan ke publik, kini berubah menjadi sekadar komunikasi. Disinyalir, faktor utama yang mempengaruhi yakni besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan.
Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, H. Sonhaji, menjelaskan posisi PKS dalam Pilkada Balikpapan 2024. Menurutnya, PKS memiliki keinginan besar untuk menciptakan demokrasi politik yang bermartabat serta tidak ada lagi kotak kosong (kokos) seperti pada Pilkada 2019.
“PKS sesungguhnya tahu diri apakah kita bisa dalam Pilkada ini sebagai leader atau sebagai partner atau sebagai suporter saja. Dengan perolehan kursi yang ada, dari 6 kursi menjadi 3 kursi, posisi paling strategis bagi kita adalah sebagai partner karena otomatis tidak bisa menjadi pengusung sendiri,” kata Sonhaji, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Tribun Kaltim Menuju Pilkada: Menghitung Poros Pilkada Balikpapan 2024, Rabu (12/6/2024) sore.
Sonhaji juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi dengan partai-partai lain setelah menyadari posisi strategis PKS sebagai partner. Salah satu pertimbangan utama adalah daya dukung partai dalam pilkada.
“Tentunya, pertimbangan utama adalah bagaimana kemungkinan menang. Karena setiap partai yang maju pasti ingin menang. Jangan sampai hanya semangat maju tapi tidak menghitung potensi menangnya,” tambah Sonhaji.
PKS Balikpapan juga membuka pendaftaran kepada semua kandidat yang ingin berpartner, termasuk Rahmad Mas’ud, Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan dan calon incumbent.
Dia menyebutkan, ada 16 kandidat yang mendaftar di PKS, dari berbagai latar belakang seperti politikus, ketua partai, pengusaha, akademisi, dan tokoh ormas. Mekanisme komunikasi dan penjaringan kandidat di PKS, menurutnya, sudah berjalan.
Sonhaji menyebutkan, proses ini melibatkan tahapan di DPW dan DPP PKS. Hingga saat ini, Golkar menjadi partai yang memiliki daya dukung dan penugasan yang jelas. “Partai yang punya daya dukung dan sudah memiliki penugasan adalah Golkar. Yang lainnya masih dalam proses di DPP masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Sonhaji juga menyinggung soal koalisi dengan NasDem yang sempat dibicarakan di publik beberapa waktu lalu untuk menghindari kotak kosong di Pilkada Balikpapan.
“Kita berikhtiar dan secara etik menghindari kembalinya kotak kosong. Komunikasi dengan NasDem memang sudah dilakukan sejak awal karena kursi Nasdem dan PKS jika digabungkan cukup memenuhi persyaratan,” katanya.
Meskipun komunikasi antara PKS dan NasDem telah berjalan, Sonhaji menegaskan, koalisi tersebut belum mengikat secara resmi. “Ini masih komunikasi politik di tahap awal dan belum tentu terjadi ketika pencalonan. Kami masih membuka ruang seluas-luasnya dengan partai-partai lain, meskipun komunikasi lebih intens dengan NasDem pada awalnya,” terangnya.
Selain Nasdem, PKS juga menerima pendaftaran dari partai lain seperti Gerindra dan PPP. PKS terus membuka ruang untuk pilkada yang lebih bermartabat di kota Balikpapan, mengajak semua partai untuk bersama-sama menciptakan pilkada yang dinamis dan bermanfaat bagi masyarakat.
“PKS Balikpapan tetap membuka diri untuk berpartner dengan berbagai partai lain, dengan harapan dapat menciptakan pilkada yang lebih bermartabat dan menghindari kotak kosong. Proses komunikasi dan penjaringan kandidat terus berjalan, menunggu hasil akhir dari DPP masing-masing partai,” tandasnya.
Air Baku Belum Teratasi
MENANGGAPI pernyataan pengamat Pengamat Kebijakan Publik, Hery Sunaryo, bahwa “Koalisi Gemuk” tidak berdampak positif bagi pembangunan Kota Balikpapan, Andi Arif Agung yang juga anggota DPRD Balikpapan, mengatakan bahwa dalam membangun kota yang lebih baik, berbagai tantangan harus dihadapi secara bersama.
Salah satu masalah krusial yang menjadi perhatian di Kota Balikpapan saat ini adalah ketersediaan air baku.
Menurut Andi, persoalan air baku bukanlah masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan proses panjang yang memerlukan perencanaan matang sejak awal. “Saat kita berbicara tentang air baku, kita berbicara tentang perencanaan jangka panjang. Kita harus memiliki sumber air baku yang jelas. Selama ini, kita hanya mengandalkan Waduk Manggar, dan itu tidak cukup,” bebernya.
Menurutnya, persoalan air baku bukanlah hal baru bagi Balikpapan. Dari zaman kepemimpinan Wali Kota Imdad Hamid hingga Wali Kota Rizal Effendi yang menjabat dua periode, kota ini masih bergulat dengan masalah yang sama. “Kita tidak punya sungai atau sumur air baku yang memadai,” tambah Andi.
Andi juga menekankan bahwa pembangunan kota tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu periode kepemimpinan. “Pembangunan kota adalah proses berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak. Tidak adil jika kita menumpahkan semua tanggung jawab kepada satu periode kepemimpinan wali kota,” jelasnya. {sumber}
