Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik penyimpangan yang terjadi dalam proses distribusi program pangan murah.
Ia menyebut adanya praktik penitipan paket oleh oknum untuk memastikan warga tetap bisa mendapatkan pangan murah meski terlambat datang. “Jika datang terlambat, kalau dititip pasti dapat, tapi ongkosnya 50 ribu,” ujar Ramly beberapa waktu lalu.
Ia juga menyoroti temuan bahwa distribusi pangan murah tak berjalan sesuai tujuan awal, bahkan sebagian besar kuota disebut dikuasai kelompok tertentu.
Ramly meminta Pemprov DKI segera melakukan pengecekan ke jajaran terkait, termasuk memastikan janji pembagian pangan murah secara by name by address benar-benar diterapkan.
Menurutnya, sistem ini penting untuk menutup peluang pungli dan memastikan warga yang sudah terdaftar tetap mendapatkan haknya. “Coba dicek kembali sistem ini supaya by name by address. Jadi datang terlambat pasti dapat,” tegasnya.
Ia menyebut banyak warga yang mengadu kepada anggota dewan saat reses. Warga sudah mengantre sejak pukul 05.00, namun ketika pintu dibuka pukul 07.00, paket pangan murah langsung habis. “Mereka tunggu dari jam 5 pagi, jam 7 dibuka, habis,” ucap Anggota Komisi E itu. {}
