Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian ESDM sepanjang tahun 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI. Dalam forum tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara diarahkan secara disiplin untuk menjawab tantangan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.
“Dari pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp14,444 triliun, realisasi yang kita capai mencapai Rp13,19 triliun atau sekitar 91,32 persen. Ini menunjukkan bahwa anggaran negara benar-benar kita gunakan untuk program yang berdampak langsung dan terukur,” ujar Bahlil melalui keterangan yang dikutip dari akun Instagram pribadinya, @bahlillahadalia.
Ia menjelaskan, dukungan anggaran tersebut menjadi fondasi utama dalam menjalankan berbagai program strategis sektor energi. Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan menjaga dan meningkatkan produksi migas nasional di tengah tantangan global dan dinamika pasar energi.
“Lifting minyak bumi pada tahun 2025 tercatat sebesar 605,3 ribu barel per hari, melampaui target yang ditetapkan. Sementara lifting gas bumi mencapai 951,8 MBOEPD dan tetap mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor LNG,” tegasnya.
Selain sektor hulu migas, Bahlil juga menekankan bahwa anggaran ESDM 2025 diarahkan untuk memperluas akses energi bagi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan akses listrik merupakan prasyarat utama bagi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sepanjang tahun lalu, program listrik desa telah menjangkau 77.616 rumah tangga di 1.516 lokasi, ditambah Bantuan Pasang Baru Listrik bagi 205.968 rumah tangga. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan seluruh rakyat mendapat pelayanan energi yang layak,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Menutup keterangannya, Bahlil menegaskan komitmen Kementerian ESDM untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Dengan dukungan DPR, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, upaya ini akan terus kita perkuat agar energi menjadi pendorong utama pemerataan pembangunan dan kemandirian bangsa,” pungkasnya.
