Berita Golkar – Pemandangan umum Fraksi Partai Golkar (FPG) terkait Ranperda APBD Perubahan 2025 sebagian besar berisi catatan kritis. Raski Mokodompit sebagai juru bicara di rapat paripurna, Rabu (20/8/2025) mempertanyakan sejumlah poin. Khususnya terkait postur APBD Perubahan yang mengalami penurunan.
“Mencermati postur APBD Perubahan, sumber pendapatan daerah salah satu bagian dari kata kunci pembiayaan. Baik pembangunan daerah. FPG prihatian melihat turunnya PAD dari yang ditargetkan sebelumnya,” sebut Raski, dikutip dari Manadopost.
Tak hanya itu, FPG juga mempertanyakan langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay menghadapi kondisi APBD Perubahan ini. Bagaimana sikap Pemprov di tengah keterbatasan anggaran pada masyarakat petani dan nelayan.
“FPG ingin mengetahui langkah pemprov yang tergambar di APBD Perubahan untuk mensejahterakan masyarakat petani dan nelayan,” ungkapnya.
Begitu juga FPG meminta Pemprov Sulut untuk melakukan antisipasi pada musim hujan. “Apa langkah konkret untuk antisipasi daerah rawan bencana di tengah efisiensi anggaran. Agar masyarakat Sulut aman dan nyaman,” tukasnya.
Kemudian, FPG berpadangan dengan maraknya kekerasan dengan sajam perlu mendapat perhatian serius semua pihak.
“Ini harus dihentikan agar cita-cita gubernur bisa terealisasi dengan baik. Forkompinda bahkan ormas keagaaman dan kepemudaan perlu mendapatkan bantuan berupa anggaran khusus pengamanan, bimbingan rohani, dan generasi muda,” sambungnya.
FPG pun menilai peran pers atau media sangatlah penting. Untuk itu FPG berpandangan perlu adanya dukungan anggaran dalam APBD Perubahan. Juga FPG mendorong secepatnya dilakukan penyegaran dan pengisian jabatan di jajaran Pemprov Sulut.
“Kami percaya dalam pengisian jabatan, gubernur dan wakil gubernur akan menempatkan right man in the right job bukan like atau dislike,” tuturnya. {}
