Berita Golkar – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan hasil pertemuan dengan Director of Political Affairs Kedutaan Besar Jepang, Tanaka Motoyasu, dalam kunjungan kehormatan (courtesy call) yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, isu penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Ravindra menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja di Jepang akibat penurunan demografis dan tingginya populasi lansia di negara tersebut.
“Jepang saat ini mengalami penurunan secara demografis dan membutuhkan banyak tenaga kerja usia produktif. Diperkirakan terdapat kebutuhan sekitar 3,5 juta tenaga kerja, terutama di sektor keperawatan, pertanian, perikanan, dan industri manufaktur,” ujar Ravindra, dikutip dari laman DPR RI.
Ia juga mengungkapkan bahwa di Prefektur Mie saja terdapat 30 ribu lowongan kerja, namun Indonesia baru mampu mengisi sekitar 2 ribu posisi. Salah satu tantangan utama, menurut Ravindra, adalah kemampuan berbahasa Jepang yang masih menjadi hambatan bagi calon pekerja migran Indonesia.
“Untuk bisa bekerja di Jepang, harus lulus tes JLPT minimal di level N4. Namun kuota testing tiap tahunnya sangat terbatas, dan tidak banyak yang bisa langsung lulus dalam percobaan pertama,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dalam dialog tersebut, Tanaka Motoyasu menyatakan kesediaannya untuk mendorong peningkatan kuota tes JLPT bagi warga negara Indonesia guna memperluas kesempatan kerja di Jepang.
Lebih lanjut, Ravindra juga menyampaikan bahwa DPR RI bersama BKSAP akan merencanakan kunjungan ke Jepang pada bulan Juli atau sesudahnya. Kunjungan tersebut akan mencakup pertemuan dengan parlemen dan Kementerian Luar Negeri Jepang serta peninjauan lokasi penempatan PMI.
Selain isu ketenagakerjaan, Ravindra juga menyinggung potensi kerja sama bilateral Indonesia–Jepang dalam bidang lingkungan, khususnya perdagangan karbon.
“Kita juga membahas kemungkinan mutual recognition agreement dalam perdagangan karbon kredit. Perusahaan Jepang bisa menjalin joint venture dengan perusahaan Indonesia untuk mengelola hutan karbon, dan kontribusi tersebut dapat diperhitungkan dalam target pengurangan emisi Jepang,” jelasnya. {}
