Berita Golkar – Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga mengapresiasi peran Nongsa Digital Park (NDP) sebagai pusat ekonomi digital dan pengembangan SDM muda Indonesia.
Hal ini diungkap usai Ravindra memimpin Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional dari BKSAP DPR RI meninjau langsung kawasan NDP di Batam sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD dan peningkatan tata kelola sektor digital.
“Jadi di Nongsa Digital Park itu banyak menjadi, memproduksi banyak konten-konten IP (intellectual property) yang sudah terkenal di dunia. Seperti Bitter Rabbit, Coco Melon, dan sebagainya. Banyak outsourcing juga di sini, dan mereka juga menciptakan IP sendiri,” ujar Ravindra di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (2/7/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Menurut Ravindra, salah satu kekuatan utama Nongsa Digital Park adalah model pelatihan kerja yang fokus dan terarah bagi generasi muda. Ia mencatat bahwa anak-anak muda lulusan SMA, mulai usia 18 tahun, dapat mengikuti pelatihan di Apple Developer Academy maupun lembaga pelatihan digital lainnya di kawasan tersebut.
“Yang menarik lagi Nongsan Digital Park ini memiliki model fokus yang luar biasa. Jadi banyak anak 18 tahun yang baru lulus misalnya, bisa mendapatkan training di Apple Academy dan juga dan sebagainya untuk misalnya melakukan UI, UX, full stack web design, dan sebagainya. Kemudian tingkat penyerapan kerjanya setelah 10 bulan pelatihan itu sekitar 80%,” tambahnya.
Lulusan pelatihan ini banyak yang bekerja di sektor-sektor strategis seperti pengembangan web penuh waktu (full-time web development) dan animasi. Menurut Ravindra, model pelatihan dan penyerapan seperti ini sangat relevan untuk menghadapi kebutuhan industri digital global, serta sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan pengembangan SDM yang menjadi perhatian OECD.
“Ini merupakan hal yang kita apresiasi sekali, dan kita melihat langkah-langkah apa untuk mendukung pengembangannya yang di depan.” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Panja OI BKSAP DPR dalam mengidentifikasi praktik-praktik terbaik di tingkat daerah yang dapat dijadikan rujukan untuk reformasi kebijakan nasional. DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa proses aksesi ke OECD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kesiapan nyata di lapangan. {}
