Berita Golkar – DPR Komisi V menyoroti realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ini yang baru sebesar 68%.
Dari pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp36,08 triliun, Kemenhub baru merealisasikan Rp24,76 triliun, padahal tutup tahun tinggal kurang tiga bulan lagi.
“Ada uang Rp12 triliun sampai hari ini yang belum diwujudkan di dalam action di kementerian ini. Ada apa?,” ujar Anggota Komisi V Fraksi Golkar, Ali Mufthi dalam rapat kerja Kemenhub dengan Komisi V DPR RI pada hari ini, Selasa (7/11/2023).
Mufthi menilai rencana dengan realisasi selalu menjadi permasalahan mendasar di Kemenhub yang belum diselesaikan hingga saat ini.
“Struktur Kementerian cukup, sumber daya manusia (SDM) cukup, perangkat cukup dan semua yang dibutuhkan cukup, infrastruktur dibutuhkan cukup. Tapi ada persoalan yang mendasar kenapa begitu susahnya kementerian ini mewujudkan program yang tepat waktu?” lanjutnya.
Merespons hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku optimistis bahwa realisasi anggaran bisa mencapai level yang sama seperti tahun lalu..
Adapun Budi mengklaim semua kontrak proyek Kemenhub secara relatif telah berlangsung, namun tinggal menunggu pembayaran dan administrasi sehingga realisasi yang baru berjalan 68,63%.
“Ini baru minggu pertama, kontrak-kontrak relatif udah beelangsung semua, ini berkaitan tinggal pembayaran dan administrasi,” ujar Budi.
Selain itu, terdapat sedikit masalah dalam Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) kereta api.
“Seharusnya diterima kereta api Rp500 miliar, tapi tidak diterima. Saya akan besok konsultasi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk digunakan kereta api lain sehingga penyerapan naik,” tutup Budi. {sumber}