Berita Golkar – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Dadang Naser, menerima berbagai keluhan masyarakat dalam agenda reses yang digelar di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat pada Rabu, 11 Juni 2025.
Salah satu isu permasalahan utama yang mencuat adalah penurunan kuota pupuk subsidi dari semula 500 ton kini hanya menjadi 300 ton, dan hal tersebut dinilai memberatkan petani.
“Harga sudah sesuai, distribusi lewat data e-RDKK juga berjalan, tapi jumlahnya yang bermasalah. Ini temuan penting yang akan saya bawa ke Jakarta untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Dadang Naser kepada wartawan, dikutip dari PikiranRakyat.
Tak hanya kuota pupuk subsidi, Dadang juga menyoroti kerusakan lingkungan yang makin meluas akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali di Bandung Barat. Oleh karenanya, ia menilai perlunya penguatan konsep Agroforestri, integrasi antara kehutanan dan pertanian untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis di Bandung Barat dan sekitarnya.
Menurut mantan Bupati Bandung ini, pemerintah harus lebih memperkuat dalam melakukan pendekatan kolaboratif seperti model pentahelix yang melibatkan petani, peternak, UMKM dan koperasi.
“Jika semua elemen bergerak satu irama, kesadaran masyarakat akan tumbuh. Media juga harus aktif memberikan edukasi publik soal tata ruang, lingkungan, dan pertanian,” ucapnya.
Lebih lanjut, sosok legislator ini kemudian mengkritisi lemahnya pengendalian tata ruang di beberapa wilayah Bandung Barat, termasuk kawasan pegunungan yang kini semakin dipenuhi bangunan.
“Saya lewat Cililin, dulu itu kawasan hijau, sekarang perumahan mulai masuk ke lereng-lereng. Ini kesalahan besar dalam pengawasan tata ruang,” ucapnya.
Selain itu, ia menilai, pentingnya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran alih fungsi lahan. Tata ruang harus jelas. Sebab, zona industri (merah), zona permukiman (kuning), dan zona hijau harus tetap dominan, setidaknya 60 persen dari total wilayah.
Mengacu pada pengalamannya saat menjabat di DPRD Jawa Barat, Dadang menyebut Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai contoh wilayah yang harus dijaga ketat dengan menerapkan 20 persen untuk bangunan.
“KBU hanya boleh 20 persen terbangun dan 80 persen harus tetap hijau. Itu aturan yang harus ditegakkan. Sebaliknya, untuk dataran rendah, komposisi bisa dibalik yaitu 60 persen pembangunan dan 40 persen lahan terbuka,” kata dia.
Dengan temuan dan aspirasi yang diterimanya, Dadang memastikan akan membawa isu-isu strategis ini ke tingkat nasional di Jakarta. “Berharap ada sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyelesaikan persoalan distribusi pupuk dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” ucapnya menandaskan. {}
