Berita Golkar – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengatakan bahwa banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan bantuan sosial (bansos) di bidang pendidikan maupun pencegah kerentanan sosial.
Hal itu disampaikannya usai menerima aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Jakarta Timur, yang meliputi Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
“Saya menjalani reses (penyerapan aspirasi) di 24 titik yang tersebar di tiga kecamatan,” ujar Alia dalam keterangannya, Senin (21/7/2025), dikutip dari Akurat.
Alia mengatakan, terdapat 3 hal yang mendominasi aspirasi warga, yaitu terkait permohonan agar anak-anak mendapat bansos Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Kemudian juga terkait Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan lainnya.
“Walaupun tidak bermitra dengan dinas tersebut, tapi tetap kami bantu warga yang membutuhkan bantuan terkait pendidikan dan bantuan sosial lainnya,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi A itu juga mengatakan, selain cara pendaftaran agar mendapat bansos, terdapat juga yang mengeluhkan terkait waktu pencairan bantuan yang tidak pasti. Bahkan, beberapa pemilik kartu Bansos mengaku banyak yang kesulitan menebus pangan murah bersibsidi.
“Keluhannya beranekaragam, penebusan pangan murah bersubsidi, KJP dan bantuan sosial disablitas belum cair,” tukas Alia.
Namun, ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan segera ditindaklanjuti bersama Satuan Kerja Perangkt Daerah (SKPD) terkait.
“Tentunya setiap rapat kerja bersama eksekutif, komisi A benar menindaklanjuti kebutuhan reses kami,” kata Alia.
“Bukan hanya ketemu warga dan memberi harapan palsu. Tetapi kita benar memberi solusi untuk menindaklanjuti kebutuhan dan permasalahan warga,” imbuhnya.
Alia pun memastikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga mendata segala kebutuhan dan masukkan dari masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD DKI melalui kegiatan reses.
Hal tersebut bertujuan agar bisa menjadi pedoman Pemprov Jakarta untuk membuat perencanaan, dan inovasi kegiatan di tahun berikutnya untuk merealisasikan kebutuhan warga.
“Ini harus dipantau OPD terkait seperti Inspektorat, Bappeda dan lainnya. Benar-benar memastikan pendataan item reses harus ada inovasi agar kecatat semua dan dipastikan sampai ke OPD terkait dan direalisasikan,” pungkasnya. {}
