Berita Golkar – Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyatakan kesiapannya memimpin dan membangun provinsi baru di timur Indonesia itu, meski harus memulainya dari nol.
Dalam pernyataannya usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4/2025), ia menegaskan komitmennya untuk bekerja secara bertahap dan menjalin koordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan.
“Hak ulayat tanah memang masih dalam proses, tapi kami siap bekerja dengan memanfaatkan gedung yang ada, sambil menyiapkan kantor permanen. Nah karena itu kami ini akan memulai dari nol,” katanya terkait kesiapan kantor pemerintahan Papua Pegunungan, dikutip dari Antara.
Saat disinggung tentang ketiadaan kantoran gubernur, John Tabo akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk pinjam pakai gedung eks dinas pendidikan setempat, sebagai kantor sementara.
Ia juga menyambut baik kebijakan efisiensi pemerintah pusat sebagai langkah nasional, namun berharap ada perhatian khusus untuk daerah baru agar pembangunan bisa lebih maksimal.
“Kami paham kondisi keuangan nasional, tapi kami juga percaya pemerintah pusat akan melihat kebutuhan riil di daerah seperti Papua Pegunungan,” katanya.
Gubernur John juga mendorong evaluasi atas pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan, agar dapat lebih adil untuk wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam.
Ia menegaskan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi secara santun dan konstruktif. “Kami akan datang dengan etika pemerintahan yang baik. Ini demi kesejahteraan rakyat kami,” katanya.
Dengan semangat membangun dari dasar, John Tabo menyatakan Papua Pegunungan siap tumbuh sebagai provinsi baru yang kuat dan mandiri.
“Kami memulai dari tidak ada, menjadi ada. Dengan kerja sama semua pihak, kami yakin Papua Pegunungan akan melangkah maju,” katanya.
Provinsi Papua Pegunungan resmi menjadi salah satu provinsi baru hasil pemekaran wilayah di Papua, sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Pemekaran ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, dan menjadikan Papua Pegunungan sebagai provinsi keempat di tanah Papua, terpisah dari induknya, Provinsi Papua.
Wilayah Papua Pegunungan mencakup delapan kabupaten, yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Mamberamo Tengah.
Daerah-daerah ini dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar, budaya yang kaya, namun juga menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. {}
