Resolusi 2026 Walikota Mataram Mohan Roliskana: Benahi Layanan Publik dan Penguatan Integritas Birokrasi

Berita GolkarWalikota Mataram, Mohan Roliskana, secara resmi memetakan arah pembangunan dan kebijakan strategis untuk tahun 2026. Dalam resolusi terbarunya, Mohan menekankan pentingnya koreksi total terhadap pelayanan publik dan penguatan integritas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.

Langkah ini diambil guna memastikan capaian kinerja yang telah diraih sepanjang tahun 2025 dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih jauh lagi.

Memperbaiki Administrasi dan Catatan KPK

Salah satu poin krusial dalam resolusi 2026 adalah tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mohan berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya terkait Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Apa yang kurang berkaitan dengan pelayanan dan capaian kinerja akan kita perbaiki. Terutama catatan dari KPK mengenai administrasi pemerintahan, itu akan kita kelola jauh lebih baik lagi di 2026,” tegas Mohan Roliskana, dikutip dari LombokPost.

Meskipun Kota Mataram menerima banyak penghargaan sepanjang tahun 2025, Mohan mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak cepat puas. Menurutnya, mempertahankan prestasi adalah tantangan yang jauh lebih berat daripada meraihnya.

Selain fokus pada reformasi birokrasi, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan 2026. Pemkot Mataram memastikan proyek-proyek strategis yang tengah berjalan akan terus dilanjutkan hingga tuntas.

Beberapa poin penting terkait infrastruktur meliputi:

* Kelanjutan Proyek Strategis: Memastikan seluruh pembangunan fisik tahun jamak tetap on-track.
* Penyelesaian Kendala Lapangan: Perhatian khusus diberikan pada pembukaan jalan baru di kawasan Nuraksa-Batu Bolong yang sempat menemui kendala.
* Aksesibilitas Kota: Mempercepat konektivitas antarwilayah untuk mendukung ekonomi lokal.

Wali Kota Mataram menekankan bahwa perubahan kelembagaan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui perubahan integritas secara personal. Ia menuntut dedikasi tinggi dari seluruh pejabat Pemkot Mataram.

Menariknya, KPK memberikan pesan khusus agar nilai-nilai integritas yang ada di Mataram dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Hal ini menjadi motivasi sekaligus beban moral bagi Mohan sebagai pimpinan daerah.

“Insya Allah, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar semangat ini menular. Semuanya tentu dimulai dari saya sebagai pimpinan,” pungkasnya.

Ringkasan Resolusi Wali Kota Mataram 2026:
* Reformasi Birokrasi: Fokus pada perbaikan administrasi sesuai standar MCP KPK.
* Peningkatan Pelayanan Publik: Melakukan koreksi menyeluruh terhadap sistem layanan masyarakat.
* Infrastruktur: Menuntaskan pembukaan jalan Nuraksa-Batu Bolong dan proyek strategis lainnya.
* Budaya Kerja: Menanamkan nilai integritas dan konsistensi pada setiap aparatur sipil negara (ASN). {}