Berita Golkar – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Bawen–Yogyakarta kembali menghadapi hambatan akibat proses pembebasan lahan yang belum tuntas. Ratusan pemilik lahan masih terlibat negosiasi alot dengan pemerintah, sehingga progres pembangunan terancam melambat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Ia menyayangkan masih adanya warga yang merasa belum mendapatkan pembayaran sesuai harapan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seharusnya memberi manfaat maksimal tanpa menimbulkan persoalan sosial baru.
“Bagaimana mungkin kita bikin tol tapi kita menyengsarakan masyarakat lain? Nggak boleh begitu. Tujuannya kan membangun tol bagaimana caranya agar kita mendapatkan pelayanan maksimal buat masyarakat kita dalam persoalan perjalanan darat kita. Tapi kalau ada yang dirugikan tidak boleh juga. Harus sama-sama untung dalam hal ini, rakyat untung, pengusaha untung, pemerintah untung,” ujar Ridwan.
Ridwan menekankan bahwa pembangunan tol ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga, bukan menciptakan masalah baru. Karena itu, ia mendorong pendekatan persuasif yang memungkinkan warga mendukung proyek tersebut.
“Pembebasan lahan itu jangan sekadar ganti rugi, tapi ganti untung. Pemerintah harus memastikan warga yang terdampak benar-benar diuntungkan, sehingga mereka merasa bagian dari keberhasilan pembangunan ini,” tambah politisi Partai Golkar ini.
Ia optimistis jika pemerintah mampu menemukan titik temu dengan masyarakat, hambatan pembebasan lahan bisa segera teratasi dan pembangunan Tol Bawen–Yogyakarta dapat berjalan sesuai target.
