Berita Golkar – Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN), Ridwan Kamil menegaskan pembangunan IKN bukan untuk menelantarkan permasalahan Jakarta melainkan untuk mengurangi persoalan di ibu kota.
Menurut Ridwan, pindahnya status ibu kota ke Kalimantan merupakan solusi terbaik, sekaligus memberikan benefit bagi Jakarta sendiri.
“Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100 persen, tetapi ibarat kalau kita nahan beban pakai tas ransel, ini kilogram berat kita sudah agak berkurang dengan konsep IKN walaupun beban beratnya masih ada sebagaimana sebuah kota megapolitan,” ujar Ridwan Kamil di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta, Jum’at, 22 Desember.
Mantan gubernur Jawa Barat itu mengaku diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi kurator sekaligus pengawas arsitektur bangunan-bangunan di IKN. Menurut Kang Emil, IKN bisa membantu Jakarta mengatasi kemacetan, polusi serta ketimpangan.
“Supaya tidak polusi tidak macet? kalau saya ya usulin WFH (work from home) itu dipermanenkan untuk industri-industri tertentu. Jangan pas COVID-19 kita bisa WFH,” jelasnya.
Politikus Golkar itu menuturkan, pindahnya Ibu Kota ke IKN akan menjadi sebuah gagasan besar untuk Jakarta. Sebab kata dia, Gedung Kementerian dimungkinkan akan beralihfungsi menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang bisa dirasakan warga Jakarta.
Emil mengungkapkan, Rp300 triliun dari aset-aset yang ditinggalkan di Jakarta dengan kisaran Rp1.600 triliun, siap dikonversi secepatnya. Tak hanya itu, kata dia, gedung kementerian yang kosong juga bisa saja dijadikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun hunian vertikal. Namun itu harus menunggu visi tata ruang dari Gubernur Jakarta terlebih dahulu.
“Bayangkan di Monas tiba-tiba jadi pedestrian gitu ya, gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, museum, mengurangi beban banyak sekali,” kata Emil.
“Jadi Jakarta, poin saya, akan mendapat banyak benefit (keuntungan) dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi dikemaslahatan,” lanjutnya.
Untuk itu, Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan IKN yang sudah lama dicita-citakan pemimpin terdahulu.
“IKN ini bukan ide Pak Jokowi yang sering orang salah kira, sudah ada zaman kolonial namun gagal, sudah jadi idenya Bung Karno di Palangkaraya, sudah menjadi IKN-nya pak Harto ada SK-nya di jonggol, dan takdirnya di zaman Pak Jokowi,” ucapnya.
“Jadi jangan dibahas lagi kenapa-kenapa, bayinya sudah lahir, sudah jadi UU jadi enggak bisa dibalikkanankan. Sehingga IKN ini kita sukseskan, kita bersamai, silahkan kritisi tapi dalam konteks membersamai,” pungkas Ridwan Kamil. {sumber}
