Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto menyampaikan apresiasi atas kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Kendati menghadapi berbagai keterbatasan, BNN dinilai telah mampu menjaga Indonesia dari ancaman narkoba.
Rikwanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-instansi, termasuk Bea Cukai, TNI, dan BIN, yang menurutnya menjadi kunci keberhasilan BNN selama ini. Ia berharap sinergi ini dapat terus diperkuat.
“Apresiasi untuk BNN sebagai pengarah dan pengendali dalam kaitan peredaran penyalahgunaan narkotika. Ini dipertahankan dan ditumbuh kembangkan agar ke depan Indonesia bisa bebas dari narkotika,” ujarnya saat rapat kerja Komisi III dengan Kepala BNN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Lebih lanjut, Rikwanto mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia. Ia meminta BNN memberikan gambaran skala pencapaian pemberantasan narkoba saat ini, dengan membandingkannya dengan kerugian negara akibat judi online yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan adanya judi online, uang yang keluar dari Indonesia Rp300 triliun dalam angka judi online. Bahkan, jika tidak dicegah bisa sampai Rp1.000 triliun.
“Nah kinerja BNN ini bagaimana capaian sekarang dan bagaimana kalau andaikata tidak bekerja maksimal apa yang terjadi dengan Indonesia ini terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika? Biar kita bisa dapat gambaran tentang bahayanya narkotika itu pada bangsa dan negara ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Selain itu, Rikwanto menyoroti masalah rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Ia meminta adanya penegasan definisi antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, agar proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.
Mengingat tingginya jumlah tahanan narkotika yang membebani anggaran negara, ia menekankan perlunya kejelasan mengenai mekanisme, indikator, biaya, dan kepastian hukum dalam program rehabilitasi yang dikelola pemerintah maupun swasta.
Ia menegaskan permasalahan tahanan narkotika ini paling banyak di antara pidana umum lainnya. Sehingga, jika dibiarkan berlarut-larut akan memakan biaya negara untuk mengurusi mereka yang menjadi tahanan, baik secara konsumsi makan sehari-hari dan fasilitas lainnya.
“Nah kaitan dengan definisi tadi agar dipertegas lagi supaya bisa masuk rehabilitasi. Dan rehabilitasi ini juga harus jelas yang dikelola pemerintah maupun swasta. Dalam kaitan ketentuan-ketentuannya seperti apa, indikatornya apa saja, biayanya berapa kira-kira. Kemudian kepastian hukumnya bagaimana kalau direhabilitasi, juga infrastrukturnya yang standar memadai. Ini tolong dipertegas lagi,” lanjutnya.
Isu krusial lain yang diangkat Rikwanto adalah peredaran narkotika di dalam rumah tahanan (rutan). Ia menyebutkan bahwa rutan kerap kali menjadi tempat peredaran dan bahkan semacam “sekolah” bagi pengguna narkoba.
Ia meminta BNN untuk fokus membersihkan rutan dari praktik-praktik tersebut. “Sekolah” ini menjadi wilayah paling aman dari pengedar dan pengguna narkotika.
“Bahkan dia bisa pesan bebas di situ. Saya nggak menyalahkan Rutan-nya. Tapi kenyataannya demikian. Bahkan salah satu Rutan di mana pun itu berada saya enggak sebutkan. Ada lab-nya di situ pembuat narkotika lagi. Coba fokus Rutan itu clear dari narkotika,” ungkapnya.
Rikwanto juga menyoroti keterbatasan personil, sarana prasarana, dan anggaran yang dihadapi BNN. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar mengingat besarnya ancaman narkoba terhadap bangsa dan negara.
Ia meminta BNN untuk memberikan gambaran konkret mengenai dampak negatif jika penanganan narkoba tidak dilakukan secara maksimal.
Karena itu, ia mendorong agar BNN memiliki target pengurangan kasus narkotika. Selayaknya kasus judi online yang telah membawa Rp300 triliun uang masyarakat ke Kamboja, tetapi jika tidak ditangani makan bisa Rp1000 triliun hilang ke negara tersebut.
“Nah BNN mesti bisa beri gambaran itu. Jadi, pemerintah terdorong melihat ancaman sangat besar. Sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Sehingga kita harus serius ini. Personilnya, anggarannya, fasilitasnya,” jelasnya.
Terakhir, Rikwanto menyinggung pentingnya memperketat kerja sama internasional dalam memberantas jaringan narkoba lintas negara. “Jangan sampai kita mencegah, memberantas. Tapi produsen di negara-negara tersebut jalan terus,” pungkasnya. {}
