Riset Efektivitas Pembangunan Jadi Kunci, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tegaskan APBD Harus Terukur

Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud secara tegas meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) setempat untuk segera melaksanakan penelitian mendalam. Riset ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program pembangunan yang telah dan akan berjalan di seluruh wilayah “Benua Etam”.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat pada tahun 2026 mendatang.

Permintaan Gubernur Rudy Mas’ud ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis data untuk menjamin bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya tuntas secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan terukur bagi kesejahteraan rakyat.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kaltim untuk mencapai visi “Kaltim Menuju Generasi Emas” melalui perencanaan yang solid, dikutip dari Merdeka.

Untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil riset, Gubernur menyarankan Brida berkolaborasi dengan lembaga riset independen. Penelitian ini akan mencakup seluruh program di tiap Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, menjadi fondasi penting bagi perbaikan berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat mengidentifikasi program yang berhasil dan yang memerlukan penyesuaian.

Urgensi Riset Efektivitas Program Pembangunan dan Pemanfaatan APBD

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa riset efektivitas program pembangunan harus dilakukan secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Penekanan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara optimal.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang didanai APBD tidak hanya sekadar tuntas secara administratif. Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Gubernur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, dengan tegas menyatakan, “Serupiah pun uang APBD yang dikucurkan harus bermanfaat untuk rakyat”.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada integrasi dan efektivitas implementasi di lapangan. Tanpa riset efektivitas program pembangunan yang memadai, sulit untuk mengetahui apakah tujuan pembangunan tercapai. Oleh karena itu, riset ini menjadi krusial untuk mengarahkan alokasi sumber daya secara lebih tepat sasaran dan efisien.

Kolaborasi Independen dan Visi Kaltim Menuju Generasi Emas

Untuk menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil riset, Gubernur menyarankan agar Brida berkolaborasi dengan lembaga riset independen. Kolaborasi ini penting agar temuan riset tidak bias dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Penelitian ini nantinya akan mencakup seluruh program di tiap Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, memberikan gambaran utuh tentang kinerja pembangunan.

Gubernur Rudy Mas’ud mengibaratkan perencanaan yang lemah sebagai fondasi yang rapuh dalam pembangunan. Sebaliknya, perencanaan yang matang akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Kaltim Menuju Generasi Emas.

Kritik kerasnya, “Bagaimana kita mau membangun generasi emas kalau fondasinya besi tua,” menyoroti pentingnya perencanaan yang kuat dan berbasis data.

Visi Kaltim Menuju Generasi Emas membutuhkan fondasi pembangunan yang kokoh, dimulai dari perencanaan yang cermat hingga implementasi yang efektif. Riset efektivitas program pembangunan akan menjadi alat vital untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian visi besar tersebut. Ini juga akan membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan inovasi.

Prioritas Program Unggulan dan Evaluasi Kinerja OPD

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim akan memprioritaskan program unggulan Gratispol dan Jospol pada tahun 2026. Kedua program ini dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan layanan publik di Kalimantan Timur. Fokus pada program-program ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat.

Selain fokus pada program, Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji dijadwalkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh pimpinan OPD pada Februari 2026. Evaluasi ini bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan mereka. Ini adalah bagian dari akuntabilitas kepemimpinan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja berfungsi secara optimal.

Gubernur mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi catatan kinerja para pimpinan OPD, baik secara formal maupun non-formal. Evaluasi ini bukan hanya formalitas, melainkan upaya serius untuk meninjau efektivitas kepemimpinan dan manajemen di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk penyesuaian jika diperlukan.

Penempatan Pejabat yang Tepat dan Target Kinerja Pemprov

Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya penempatan pejabat yang sesuai dengan kompetensi. Ia menyatakan bahwa penempatan pejabat yang tidak tepat akan menghambat kinerja organisasi dan merugikan kualitas pelayanan publik. Prinsip “the right man on the right job and the right place” menjadi landasan utama dalam penentuan posisi strategis di Pemprov Kaltim.

Jika penempatan tidak cocok, hasilnya tidak akan maksimal, demikian penjelasan Gubernur. Oleh karena itu, evaluasi kinerja yang akan datang juga akan mempertimbangkan aspek kesesuaian antara kompetensi pejabat dan tugas yang diemban. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan.

Ke depan, Gubernur menargetkan kinerja Pemprov Kaltim menjadi lebih efektif, terukur, dan berbasis data. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dengan riset efektivitas program pembangunan dan evaluasi kinerja yang ketat, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kaltim dapat mencapai standar yang lebih tinggi. {}