Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mempertanyakan calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto terkait makalahnya yang berjudul: strategi koordinasi antar lembaga guna optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Menurut dia, kini pemberantasan perkara rasuah sering kali tumpang tindih antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/11/2024).
“Dalam konteks pemberantasan korupsi, koordinasi antar lembaga seringkali dihadapkan pada pantangan seperti ego sektoral, sering terjadi juga tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya harmonisasi kebijakan,” kata Rizki Faisal, dikutip dari Kompas TV.
Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini mempertanyakan cara atau konsep dari Irjen Kementerian Pertanian itu dalam menangani persoalan-persoalan tersebut.
“Berdasarkan strategi yang anda paparkan dalam makalah, bagaimana anda memastikan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait lainnya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik atau hambatan birokrasi?” tanya Rizki Faisal.
Selain itu, ia juga mempertanyakan tentang cara-cara mendukung pencegahan korupsi apabila Irjen Kementan tersebut menjadi pimpinan lembaga antirasuah.
“Bagaimana KPK di bawah kepemimpinan anda akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan sinergi tersebut untuk mendukung pencegahan pemberantasan korupsi secara komperehensif?” demikian Rizki Faisal.
Menanggapi hal itu, Setyo mengaku akan transparan dalam segala bentuk koordinasi yang dilakukan. Baik itu, koordinasi internal maupun eksternal.
“Masalah koordinasi, Kita akan buka semuanya. Masalah etika, hukum, norma dan lain-lain kita juga akan komunikasi, dengan dewas khususnya,” katanya. {}
