Berita Golkar – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal berpendapat masyarakat Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak mendapat manfaat dari keberadaan tambang nikel di sana.
Robert menjelaskan, dirinya sempat mengunjungi Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada Maret dan April lalu. Dia mengatakan warga setempat menolak keberadaan tambang. Terlebih mayoritas pekerja berasal dari luar daerah.
“Masyarakat hanya dapat bantuan Rp10 juta per tahun. Ini kan tidak ada manfaat. Yang bekerja, semua orang dari luar,” ungkap Robert kepada Tribunnews.com, Sabtu (7/6/2025).
Ia menegaskan, pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan tambang sangat minim, baik sebagai tenaga kerja maupun kontraktor. Bahkan, kata dia, sebagian besar pekerja dan pihak yang terlibat justru berasal dari luar daerah, bahkan dari Jakarta.
“Coba lihat siapa yang bekerja. Masa orang-orang Sorong tidak bisa jadi kontraktor di situ? Semua bawa dari Jakarta. Jadi uangnya balik lagi ke Jakarta. Terus manfaatnya apa di situ?” kata legislator asal Sorong, Papua Barat Daya ini.
Ia pun berpendapat aktivitas pertambangan dapat mengganggu kawasan konservasi, misalnya karena tumpahan bijih nikel yang diangkut melalui laut.
“Tidak boleh (ada pertambangan), karena namanya konservasi. Waktu mereka melakukan pemuatan, pasti ada yang jatuh ke laut. Itu berarti kawasan konservasinya terganggu,” tuturnya.
Robert juga menyebut pemerintah harus melakukan evaluasi terkait keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, terutama mengenai manfaat terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Kalau mau dicabutkan, dia perlu evaluasi. Kita tunggu evaluasinya seperti apa. Tetapi langkah konkret, harus dilihat, apa manfaatnya untuk masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara operasional tambang nikel di Raja Ampat.
“Itu kami untuk sementara hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kami akan cek,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
“Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu sampai menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya,” tuturnya. {}
