Berita Golkar – Pakar Hukum Prof Henry Indraguna, SH.MH mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk menindak secara tegas dan keras, tanpa pandang bulu atas praktik pengoplosan beras yang merugikan negara hingga Rp100 Triliun setiap tahun.
Presiden Prabowo menyebut mafia pengoplos beras dibalik kesengsaraan para petani hingga masyarakat sebagai konsumen, karena mereka telah melakukan penipuan massal yang harus dihentikan, ditindak, dan dipenjarakan.
Purnawirawan Jenderal Kopassus ini melabeli mafia pengoplos beras sebagai kejahatan yang dianggap “subversi ekonomi” yang menyengsarakan rakyat kecil.
“Masih banyak permainan-permainan jahat dari pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang premium, harganya dinaikkan seenaknya. Ini jelas adalah kejahatan ekonomi yang luar biasa. Ini adalah praktik pengusaha kotor yang dinamakan “serakahnomic,” tegas Prabowo saat penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) dan kembali diulang saat peresmian kelembagaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).
Prabowo menjelaskan ‘serakahnomics’ menjadi mazhab baru merujuk pada golongan serakah yang semata mendulang keuntungan ekonomi pribadi.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini juga mendukung perintah Presiden kepada Jaksa Agung dan Kapolri yang memiliki loyalitas terhadap bangsa dan rakyat Indonesia serta terhadap kedaulatan negara.
“Saya sependapat dengan Pak Prabowo bahwa pejabat negara harus berada di barisan utama yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Jaksa Agung dan Kapolri adalah putra terbaik yang tidak perlu diragukan lagi kesetiaan kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” ungkap Prof Henry di Solo, Senin (21/7/2025).
Menurut Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini bahwa ketegasan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi Republik, memang diperlukan untuk memberantas mafia beras hingga ke akar-akarnya karena telah mengkhianati negara.
“Dengan adanya perintah untuk menindak mafia beras, ini tentu akan berdampak positif. Tidak hanya di sektor keuangan saja, namun akan berdampak kepada harga beras yang tetap bisa terbeli oleh masyarakat dengan harga wajar,” tegas
“Masyarakat yang tadinya dirugikan karena membeli beras dengan harga yang lebih mahal, dengan adanya perintah tersebut akan mendapatkan harga beras yang lebih murah. Sebab mafia beras saat ini akan mikir dua kali untuk mengoplos beras,” imbuhnya.
Pidana Subversif dan Pelaku Diumumkan
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menegaskan sindikat pengoplosan
beras adalah kejahatan penipuan sehingga dijerat pidana subversi.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini, juga meminta Presiden agar mengumumkan identitas mafia beras tersebut sehingga rakyat berhak tahu siapa yang telah menjadi pengkhianat negara dan diperlukan hukuman paling berat karena disebut Kepala Negara sebagai kejahatan subversi ekonomi.
“Tindakan mafia beras disebut telah merugikan negara hingga Rp100 Triliun. Siapa mereka, kita tidak tahu. Karena itu umumkan siapa mafia beras tersebut sehingga rakyat berhak tahu mereka adalah pengkhianat negara,” tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Prof Henry menyebut, jika mafia migas sudah diketahui batang hidungnya, juga mafia tanah. Maka rakyat juga menanti siapa mafia beras yang telah merampok uang negara hingga Rp100 Triliun tersebut.
Waketum DPP Bapera yang juga Ketua LBH DPP Bapera ini memberikan alasan mengapa mafia beras ini harus menjadi target utama Pemerintahan Prabowo karena potensi kerugian akibat pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 Triliun per tahun dan hanya dinikmati segelintir kelompok usaha yang sudah masuk kriteria greedy.
Kerugian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, dan program kerakyatan lainnya.
Seharusnya anggaran sebesar itu pun dapat untuk membangun sekolah. Saat ini, kemampuan keuangan negara hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 11 ribu sekolah dengan dana sebesar Rp19 Triliun. Sementara jika kebocoran sebesar Rp100 Triliun per tahun dapat dihentikan maka perbaikan terhadap lebih dari 100 ribu sekolah setiap tahun bisa dilakukan.
“Kita punya 330 ribu sekolah, dalam tiga setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia, bayangkan jika terjadi. Saudara-saudara, ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang dan ini kita harus hentikan,” ketus sengit Prabowo.
Presiden ke 8 RI ini juga menerima laporan bahwa praktik pengoplosan beras bukan hal baru dan telah beberapa kali ditindak. Namun, praktik tersebut tak pernah jera hingga muncul lagi dan terjadi secara berulang, mirip dengan pola yang pernah terjadi dalam distribusi minyak goreng.
Prabowo mengingatkan bahwa kejahatan pangan seperti ini tidak boleh dianggap remeh karena menyentuh langsung urusan perut rakyat Indonesia. “Kita harus lawan siapa pun yang mempermainkan pangan. Ini soal keadilan sosial, soal kemanusiaan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan temuan 212 produsen beras nakal. Sebanyak 10 produsen telah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri dan Bareskrim sebagai bagian dari langkah awal penegakan hukum. Para pelaku diduga menjual beras oplosan di luar standar mutu, dengan volume dan label yang tidak sesuai.
