Sahbirin Noor Dorong BUMD di Kalsel Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

Hal ini disampaikan gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini dalam sambutan yang disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat (3/1) pagi di Hotel G’Sign Banjarmasin.

“Peran BUMD dalam menjaga stabilitas harga dan menghindari inflasi tidak bisa diabaikan. BUMD pangan ini merupakan langkah strategis jangka menengah yang harus kita canangkan agar inflasi dapat terkendali,”

Paman Birin menyampaikan, jika BUMD dapat mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya lokal, maka BUMD dapat memastikan bahwa ketersediaan pangan di tingkat lokal tetap terjaga.

“Melalui pengembangan agribisnis dan pemberdayaan petani lokal, BUMD dapat meningkatkan produksi dan efisiensi, yang pada gilirannya akan menstabilkan pasokan dan harga pangan,” ujarnya.

Angka inflasi Kalsel Januari 2024 tercatat 2,79 year on year berdasarkan rapat inflasi pada hari Senin yang lalu.

Adapun untuk langkah pengendalian inflasi yang sudah dilakukan Pemprov Kalsel diantaranya adalah Operasi Pasar yang dilakukan dalam rangka stabilitasi harga barang.

“Operasi pasar ini merupakan salah satu upaya untuk meredam kelangkaan dan naiknya harga beberapa komoditas pangan khususnya di Kabupaten HST dan HSU,” ujar Paman Birin.

Operasi pasar juga diharapkan Paman Birin akan memberi dampak positif dalam menutupi gap antara supply dan demand kebutuhan di Kalsel.

Terkait rakor TPID pada hari ini, Paman Birin juga menyampaikan harapan agar TPID yang ada di Kalsel dapat meningkatkan koordinasi.

“Kiranya kita dapat meningkatkan koordinasi dan menjalankan koordinasi lintas pemangku kepentingan secara aktif dan berkelanjutan, sesuai dengan permasalahan inflasi yang berkembang sekarang ini,” pesan Paman Birin.

Rakor ini juga turut dihadiri oleh Pj Bupati Hulu Sungai Utara dan perwakilian bupati dan walikota se-Kalsel, serta sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Kabupaten/Kota se-Kalsel. {sumber}