Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti mangkraknya pembangunan Pasar Munjul di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardy Wahab Sadri saat rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap Ranperda APBD 2026.
Sardy menyebut, kondisi Pasar Munjul menjadi bukti lemahnya perencanaan, pengawasan dan tata kelola pembangunan daerah.
“Revitalisasi pasar yang dimulai sejak 2014 dengan anggaran Rp10,2 miliar hingga kini belum kunjung selesai. Sudah lebih dari 10 tahun, yang tersisa hanya bangunan terbengkalai yang tidak bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Sardy di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025), dikutip dari Tribunnews.
Akibatnya, sekitar 200 pedagang terpaksa berjualan di kios swadaya dengan fasilitas seadanya. Kondisi ini membuat omzet pedagang, terutama los kering, turun drastis hingga 90 persen.
“Ironisnya, meski pasar sangat tidak layak, pedagang masih dibebani kewajiban retribusi bulanan Rp200 ribu sampai Rp450 ribu. Jelas tidak sebanding dengan pelayanan yang mereka terima,” ujarnya.
Golkar menegaskan Pemprov DKI perlu mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan hukum dan administrasi yang menghambat revitalisasi Pasar Munjul. Selain itu, pihaknya juga mendorong evaluasi kebijakan retribusi agar lebih adil dan proporsional.
“Pemprov perlu mempertimbangkan pengalihan pengelolaan Pasar Munjul ke Perumda Pasar Jaya agar revitalisasi berjalan profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat kecil sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan,” tandas Sardy.
Masalah sengketa lahan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta sebelumnya menjelaskan masalah pembangunan Pasar Munjul yang sudah mangkrak kurang lebih selama 10 tahun.
Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyebut, pembangunan Pasar Munjul belum bisa dilanjutkan karena adanya sengketa lahan.
“Terdapat beberapa kendala administrasi yang harus diselesaikan, termasuk terkait status hukum lahan yang masih dalam proses,” ucapnya saat dikonfirmasi TribunJakarta.com, Kamis (14/8/2025).
Ratu bilang, sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelanjutan proyek. Meski demikian, ia tak menerangkan lebih lanjut terkait kapan masalah tersebut bisa dituntaskan.
“Kami bersama Suku Dinas Jakarta Timur sedang berupaya agar proses ini dapat segera tuntas,” kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini.
Sejumlah pedagang Pasar Munjul telah menagih janji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung semasa kampanye dulu untuk segera melanjutkan pembangunan pasar yang terletak di Jakarta Timur itu. Pasalnya, proyek revitalisasi itu sudah mangkrak kurang lebih selama 10 tahun.
Pedagang kian menjerit saat lokasi sementara yang disediakan Pemprov DKI Jakarta kondisinya memprihatinkan. Imbasnya, omzet para pedagang terus tergerus lantaran kian sedikit masyarakat yang datang ke pasar tersebut. Bahkan sudah ada puluhan pedagang yang terpaksa gulung tikar akibat terus merugi.
“Di tempat penampungan sudah enggak layak lagi. Kasihan teman-teman sudah banyak yang keluar, ada puluhan lah. Kalau Dipersentasekan sekitar 20 persen,” ucap Supri, pedagang Pasar Munjul, Senin (11/8/2025).
Supri menuturkan saat awal revitalisasi Pasar Munjul bergulir dengan anggaran Rp10, 2 miliar, dahulunya kios tempat penampungan sementara para pedagang berjejer hingga bagian belakang.
Tapi sejak tiga tahun terakhir karena kondisi kios yang ringkih dan lesunya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, banyak pedagang Pasar Munjul memilih angkat kaki dari kios mereka.
Mayoritas yang memilih angkat kaki dari Pasar Munjul tersebut merupakan pedagang di luar kebutuhan makanan pokok, di antaranya pedagang perabot rumah tangga dan pakaian.
“Kebanyakan pedagang keringan (bukan bahan makanan pokok). Itu kebon pohon pisang di bagian belakang awalnya kios tempati penampungan, tapi karena pada roboh kiosnya jadi kebon,” tuturnya.
Saat masa kampanye Pilgub DKI Jakarta pada Oktober 2024 lalu, Pramono Anung sebenarnya sudah sempat berkunjung ke dan mendengar keluh pedagang Pasar Munjul terkait revitalisasi.
Kala itu Pramono menyatakan proses revitalisasi Pasar Munjul tidak boleh terhenti karena proses hukum, karena akan merugikan pedagang yang berharap dapat berjualan dengan nyaman.
Tapi setelah Pramono terpilih dan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga kini tidak ada tanda-tanda terkait kelanjutan proyek revitalisasi Pasar Munjul yang terhenti sejak tahun 2004 itu.
“Para pedagang itu menempati penampungan, sehingga pendapatannya turun drastis, omzet rata-rata turun 50 persen dan itu sangat menyedihkan,” kata Pramono, Kamis (17/10/2024). {}
