Sarifah Suraidah Sambut Positif Penghapusan KUR Macet: Negara Hadir untuk Rakyat Kecil

Berita GolkarAnggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah menilai program penghapusan tunggakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan keberanian dan keseriusan pemerintah dalam menyehatkan kredit mikro nasional.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat, terutama bagi petani dan nelayan yang selama ini terjerat kredit macet.

“Kita sambut positif sinyal pemerintah ini, bahwa ada komitmen yang serius sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hanya memikirkan angka makro semata, tapi juga sangat peduli dengan kondisi riil para pelaku UMKM di lapangan yang kesusahan,” ujar Sarifah di Jakarta, Selasa (21/10/2025), dikutip dari Daulat.

Sarifah menilai langkah penghapusan utang macet itu akan memberi ruang napas baru bagi pelaku usaha kecil untuk kembali bangkit.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan rasa tenang dan kepercayaan diri bagi petani serta nelayan di pelosok yang selama ini kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran KUR.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan secara tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Kita ingin para pelaku usaha kecil bekerja dengan semangat dan percaya bahwa negara hadir mendukung mereka membangun ketahanan pangan nasional,” kata legislator asal Fraksi Partai Golkar itu.

Sarifah juga mengapresiasi sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI), serta Kementerian Keuangan dalam menyiapkan kebijakan ini.

Seperti diketahui, pemerintah tengah memproses penghapusan piutang macet senilai Rp15 triliun yang menjerat hampir satu juta debitur KUR di seluruh Indonesia.

“Langkah ini menunjukkan keberpihakan nyata. Negara harus hadir untuk membangkitkan kembali sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegasnya.

Namun, Sarifah juga mengingatkan agar kebijakan populis ini tidak menimbulkan moral hazard.

Ia meminta agar proses penentuan debitur yang layak mendapatkan penghapusan utang dilakukan secara transparan, berbasis data, dan objektif. “Kita ingin keadilan, bukan penyalahgunaan. Program ini harus tepat sasaran,” tandasnya. {}