Berita Golkar – Sekjen DPP Partai Golkar, M. Sarmuji merasa galau dengan kondisi perpolitikan Indonesia dewasa ini. Pasalnya kondisi perpolitikan sedang tak menentu, apalagi dengan lahirnya beberapa regulasi yang menurut Sarmuji dapat mengkerdilkan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.
“Di politik kita hari ini, saya sebetulnya cukup risau dengan kondisi politik kita hari ini. Misalkan dalam perkara sistem pemerintahan, kita menganut sistem presidensial,” tutur Sarmuji saat membuka acara diskusi Diskusi Nasional Kosgoro 1957 dengan tema “Prospek dan Tantangan Polhukam & Ekonomi Kerakyatan Menuju Indonesia Emas 2045” di rumah besar DPP Partai Golkar pada Jumat, 17 Januari 2025.
“Mestinya perangkat-perangkat regulasi kita semuanya bisa diarahkan agar sistem presidensial ini bisa berjalan secara efektif. Tapi fenomena-fenomena terakhir saya agak khawatir, bahwa regulasi-regulasi kita itu tidak mendukung ke arah terciptanya sistem presidensial yang efektif,” sambungnya lagi.
Tak hanya sistem perpolitikan nasional, Sarmuji juga menyoroti mengenai sistem kepartaian. Tentu yang dimaksud legislator asal Jawa Timur ini adalah imbas dari penghapusan Presidential Threshold 20 persen yang dilakukan oleh MK. Implikasi dari penghapusan ini berpotensi memunculkan banyak partai apabila tak dilakukan perumusan aturan turunan secara rigid.
“Perkara sistem kepartaian misalkan, semua narasi naskah akademik kita mengharuskan bangsa ini menempuh sistem multi partai sederhana. Namun akhir-akhir ini terus terang kita agak galau, karena usaha menempuh untuk mencapai sistem multi partai sederhana, rasa-rasanya, tanda-tandanya semakin menjauh. Tentu ini butuh formulasi yang tepat dan rasa-rasanya diskusi hari ini juga kita akan menyinggung hal itu,” ungkap politisi asal Jawa Timur ini.
Sarmuji berharap, ke depan kader-kader Partai Golkar terutama yang berada di parlemen dapat merumuskan secara efektif bagaimana penerapan sistem presidensial yang tepat. Formulasi harus dibangun, konsolidasi politik pun perlu di reaktivasi secara komprehensif untuk mendorong konsensus sistem politik yang berkeadilan.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa memformulasikan tidak hanya parsial tapi kita bisa konsolidasikan secara keseluruhan sistem politik dan pemerintahan kita agar mandat politik kita dan janji-janji kemerdekaan bisa kita tunaikan secara baik,” pungkas Sarmuji. {redaksi}
