Berita Golkar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, meminta kadernya yang duduk di jajaran DPRD berhenti membebani masyarakat, seperti dengan menaikkan pajak daerah.
Sarmuji mengatakan, pesan ini akan menjadi salah satu materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2025. Menurut Sarmuji, dalam Bimtek tersebut, pihaknya akan mencari pemateri dan formulasi yang tepat untuk melatih kader Golkar agar terampil menerima aspirasi masyarakat.
“Memformulasikan dalam bentuk kebijakan dan keterampilan untuk mendukung kemandirian fiskal di masing-masing daerah,” ujar Sarmuji dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/8/2025), dikutip dari Kompas.
Di antara bentuk kemandirian itu, menurutnya, adalah dengan tidak menaikkan pajak daerah yang dibebankan pada masyarakat. Adapun pajak daerah memiliki berbagai macam, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak pelayanan, dan lainnya.
“Itu yang kita maksud, yang kita maksud dengan tidak membebani itu salah satunya tidak harus melulu menaikkan pajak daerah,” tutur Sarmuji.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI itu mengatakan, pihaknya ingin mendorong agar perekonomian bisa berkembang sehingga penerimaan daerah meningkat. “Tidak harus melalui penambahan-penambahan pajak,” tuturnya.
Sarmuji menuturkan, rencananya, Bimtek untuk DPRD dari Partai Golkar ini akan digelar dalam 30 gelombang. Menurutnya, kegiatan itu cukup penting agar kader-kadernya bisa mengolah aspirasi masyarakat menjadi kebijakan politik di parlemen. “Khususnya di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Sarmuji. {}
