Berita Golkar – Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) menilai netralitas pejabat negara jelang Pemilu 2024 sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil. Sehingga jika ada pakta integritas dari penjabat (Pj) kepala daerah terhadap salah satu capres-cawapres sangatlah mengkhawatirkan.
“Kita perlu menjaga netralitas semua aparatur negara. Ini sekaligus juga membuktikan bahwa semua punya potensi menggunakan kekuasaan negara untuk kepentingan masing-masing,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur (Jatim), Sarmuji saat dihubungi Inilah.com, Selasa (14/11/2023).
Menurutnya, selama ini pihaknya yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selalu dituding bersikap curang karena masih memiliki hubungan darah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. “Jadi tudingan yang selama ini diarahkan kepada pihak Prabowo-Gibran terbukti salah besar,” sambungnya.
Meski begitu, ia enggan menuding pihak lain dan menyerahkan kepada aparat untuk mengusut hal ini. “Kita tunggu klarifikasi kubu lain. Kami tidak biasa menyudutkan orang lain. Biar orang lain merasa dengan sendirinya berdasarkan fakta yang nyata, bukan fakta yang dibangun dari imajinasi,” tutup Sarmuji.
Pj Bupati Sorong Harus Menangkan Ganjar-Mahfud di 2024
Sebagai informasi, pakta integritas soal keharusan pejabat kepala daerah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 muncul saat Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.
Dalam salinan pakta integritas yang diterima Inilah.com, Senin (13/11/2023) malam, tertera tanda tangan Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023. Terdapat beberapa poin kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.
Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.
Kemudian yang bikin heboh, poin keempat. Isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Terakhir, yang kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini. Hingga berita ini dimuat, Inilah.com masih mencoba menelusuri kebenaran dari sebaran pakta integritas tersebut, karena ada informasi yang menyebut pakta integritas ini juga merupakan salah satu barang temuan saat tim penyidik KPK lakukan penggeledahan. {sumber}
