Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji meyakini bahwa pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI atau RUU TNI yang tengah menjadi sorotan telah mengakomodasi masukan-masukan dari masyarakat.
Sarmuji begitu ia disapa menepis anggapan jika pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI atau RUU TNI tidak mengakomodasi kepentingan dan masukan dari masyarakat.
“Sebenarnya untuk saat ini RUU TNI sudah mengakomodir masukan masyarakat,” kata Sarmuji kepada awak media di Jakarta, Selasa,(18/3/2025), dikutip dari KedaiKopi.
Sekjen Partai Golkar ini menilai, kekhawatiran soal akan terjadinya dwi fungsi TNI seiring pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI atau RUU TNI juga kurang tepat.
Sebab, di dalam revisi UU 34/2004 tentang TNI atau RUU TNI para TNI aktif hanya bisa masuk ke dalam bidang yang bersinggungan dengan tupoksi.
“Justru dapat dicegah dengan pengaturan RUU TNI ini karena jelas limitasinya. Yang dapat dimasuki oleh TNI aktif hanya bidang tugas yang memang bersinggungan dengan tupoksi TNI,” jelas Sarmuji.
Sarmuji menambahkan, TNI aktif juga tidak dapat memperlebar bidang tugasnya di luar yang sudah ditentukan oleh UU ini. Hal ini, lanjut Sarmuji, sesuai dengan pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI atau RUU TNI.
“TNI aktif juga tidak dapat memperlebar bidang tugasnya di luar yang sudah ditentukan oleh UU ini, “ pungkas Sarmuji. {}
