Berita Golkar – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menanggapi sentimen penolakan publik terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mengarah pada sistem tidak langsung melalui DPRD.
Sarmuji menilai, kekhawatiran publik muncul karena mereka membayangkan pilkada kembali seperti era Orde Baru, ketika partisipasi masyarakat sangat minim.
“Publik mungkin menyangka pilkada yang lagi didesain ini apakah nanti seperti pilkada zaman Orde Baru, yang partisipasi publiknya hampir nihil,” kata Sarmuji saat ditemui di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026).
Meski demikian, Sarmuji menegaskan bahwa apabila mekanisme pilkada melalui DPRD diterapkan, sistem tersebut tidak akan menyerupai praktik pilkada pada masa lalu.
Partai Golkar, kata Sarmuji, justru berupaya mengakomodasi nilai-nilai positif dari pilkada langsung ke dalam sistem pilkada tidak langsung.
“Kami akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung,” ujarnya, dikutip dari Inilah.
Sarmuji menekankan bahwa partisipasi publik akan tetap menjadi elemen utama yang dijaga. Sejumlah mekanisme seperti kampanye terbuka, debat kandidat, dan proses penjaringan calon yang melibatkan masyarakat secara luas masih dapat diterapkan meski pemilihan dilakukan melalui DPRD.
Lebih lanjut, Sarmuji menegaskan sikap Golkar terkait wacana tersebut bersifat bersyarat. Partai hanya akan menyetujui model pilkada melalui DPRD apabila partisipasi publik dijamin berjalan maksimal.
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” tegas Sarmuji. {}
