Sarmuji Setujui PMN Senilai Rp. 44 Triliun Ke BUMN Hutama Karya

Berita Golkar – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Tahun Anggaran 2025 kepada perusahaan BUMN senilai total Rp44,26 triliun.

Dari total tersebut, BUMN Konstruksi PT Hutama Karya Persero) mendapat guyuran paling banyak atau mencapai Rp13,8 triliun. PMN itu ditujukan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

“Komisi VI DPR menerima dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025, dengan rincian PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp13,86 triliun”, ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji saat memimpin rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa nominal pemberian PMN tersebut sedianya tak lepas dari kontribusi perusahaan pelat merah yang turut menyumbang pemasukan negara mencapai Rp271 triliun selama 5 tahun ke belakang.

Dari total tersebut, sebanyak Rp221 triliun diantaranya digunakan untuk PMN.”Mayoritas kurang lebih sebesar 69% dari PMN ini memang penugasan merupakan penugasan, ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta kepada seluruh perusahaan BUMN yang menerima guyuran PMN tersebut dapat mendorong kinerja positif ke depan.

“Kita harapkan juga PMN bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih banyak untuk pertu ekonomi atau hal-hal kebijakan untuk menjaga pertumbuhan yang bisa terjadi secara menyeluruh.”

Berikut perincian guyuran PMN ke perusahaan BUMN untuk 2025:

– PT Hutama Karya (Persero) : Rp13,8 triliun digunakan untuk melanjutkan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
– PT Asabri (Persero) : Rp3,6 triliun digunakan untuk perbaikan permodalan
– PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) : Rp3 triliun digunakan untuk program listrik desa
– PT Indonesia Financial Group (IFG) : Rp3 triliun untuk penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
– PT Pelayaran Indonesia (Pelni) : Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
– PT Bio Farma (Persero) : Rp2,2 triliun untuk fasilitas capex baru
– PT Adhi Karya Tbk (ADHI) : Rp2,06 triliun untuk pembangunan Ruas Tol Jogja (Bawen-Solo)
– PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) : Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan
– PT Len Industri (Persero) : Rp2 triliun untuk penyehatan keuangan
– PT Danareksa (Persero) : Rp2 triliun untuk pengembangan usaha
– PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) : Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah
– PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID FOOD : Rp1,6 triliun untuk modal kerja dan investasi program
– PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) : Rp1,56 triliun untuk penyelesaian Tol Jogja-Bawen dan KIT Subang
– Perum DAMRI : Rp1 triliun (500 miliar) untuk penyediaan 100 bus listrik
– Perum Perumnas : Rp1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaian pendanaan
– PT Industri Kereta Api (INKA) : Rp976 miliar untuk pembuatan kereta KRL {sumber}