Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyarankan pemerintah mengimpor beras untuk mengatasi kelangkaan. Menurut dia, kelangkaaan dapat terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.
“Saya menyarankan agar kelangkaan ini bisa teratasi satu-satunya jalan harus impor, kita tidak mungkin membiarkan masyarakat mengalami kekurangan ketersedian pangan yang menjadi bahan pokok utama. Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen jadi tidak merugikan petani. Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen jadi tidak merugikan petani,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Reses Ke Provinsi Jawa Timur, Senin 19 Februari 2024.
Jika penyebab kelangkaan beras karena disebabkan El Nino, maka menurut Sarmuji persoalannya bakal lebih rumit karena dampak yang dirasakan akan mempengaruhi masa tanam dan juga masa panen. Namun, jika produksi beras terbukti kurang, maka jalan satu-satunya ialah mengimpor beras. Sarmuji mengingatkan untuk tidak merugikan petani lokal, impor jangan dilakukan pada masa panen.
Lanjut Politisi Partai Golkar ini, pemerintah harus fleksibel terhadap penyesuaian harga beras di pasaran. Ia menghimbau jangan sampai petani yang berproduksi karena dipatok dengan harga eceran tinggi malah menahan angka produksi. “Situasi tersebut akan berdampak adanya penimbunan dalam gudang karena tidak adanya kejelasan, kenaikan harga akan terjadi karena langkanya stok beras,” jelasnya.
Disisi lain, Sarmuji mengatakan sesuai apa yang di instruksikan Presiden Jokowi bahwa banjiri pasar-pasar yang ada dengan produk-produk pangan. “Dengan demikian tiap pekan atau bulan harus ada operasi pasar yang memantau akan ketersedian pangan di setiap pasar-pasar. Sehingga kelangkaan pangan bisa teratasi dengan sistem seperti itu,” katanya.
Adapun menurut Bulog, realisasi impor beras tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan dan stabilitas harga mencapai 507.000 ton. Perusahaan negara itu mengakui bahwa saat ini tidak dapat menyerap beras lokal karena harga gabah sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Diketahui, Bulog mendapatkan penugasan impor sebanyak 2,5 juta ton pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 500.000 ton merupakan penugasan lanjutan dari tahun 2023 dan 2 juta sisanya merupakan penugasan impor khusus tahu 2024. {sumber}
