Berita Golkar – Menjalankan ibadah ke tanah suci baik umroh maupun haji, adalah keinginan tertinggi umat Islam. Kadangkala tak cukup sekali tapi bisa berkali-kali. Tak terkecuali Sekarwati, mantan Sekjen DPP Pengajian Al-Hidayah ini baru saja menunaikan ibadah umroh. Ditemui di sela perayaan puncak HUT ke 59 Partai Golkar, Sekarwati menyampaikan sukacitanya bisa menjalankan ibadah umroh lagi setelah tertahan selama masa pandemi.
Namun demikian suka cita ini juga ada duka di dalamnya. Bukan hanya menyaksikan, namun Mbak sekar, panggilan akrabnya, juga merasakan langsung masalah dalam pelayanan travel umrohnya terkait fasilitas yang tak sesuai dengan yang dijanjikan.
Setelah tahu bahwa Sekarwati adalah Caleg DPR RI dari Partai Golkar dari dapil Jatim V, ia langsung dihujani curhatan dan keluhan dari jamaah lain dari travel di Jawa Timur. “Sangat ironi mengingat travel umroh haji bukanlah sekedar urusan bisnis semata, tapi bentuk perlakuan terhadap tamu Allah SWT,” ujar elite PP KPPG ini.
Menurut mbak Sekar, tingginya minat kaum muslim tanah air untuk melaksanakan ibadah umroh kerap kali dimanfaatkan oknum travel umroh bermasalah melakukan berbagai modus penipuan.
“Mulai dari penggelapan dana jamaah sehingga jamaah tak pernah berangkat meski sudah bayar lunas, sampai penelantaraan jamaah umrah ketika sudah tiba di tanah suci sudah sangat sering terjadi.” Tuturnya.
Sekarwati minta hal ini menjadi perhatian serius seluruh pihak terutama pemerintah untuk terus aktif mengawasi dan mengevaluasi para penyelenggara layanan Travel Umroh.
“Banyak kasus penipuan dan penyelewengan penyelenggara umroh haji yang marak di media dan dihukum. Namun iika hal ini tak menjadi efek jera bagi penyelenggara travel umroh, pertanyaannya, apakah pengawasan tak ada? Apakah memang dibiarkan?” Tanyanya.
Hal ini juga menjadi sorotan Mbak Sekar, Menurutnya permasalahan-permasalahan dalam Travel umroh ini perlu disikapi serius dan ditindak tegas agar tidak terjadi lagi, karena hal ini sangat merugikan Masyarakat. Kebanyakan yang Mbak Sekar temui pada saat bersamaan umroh kemarin adalah jamaah dari masyarakat bawah yang telah menabung bertahun-tahun bahkan puluhan tahun agar bisa pergi umroh. Ironisnya kadangkala travel bermasalah memang menarget jamaah dari desa-desa yang masih polos.
“Dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan yang merugikan jamaah, diantaranya tidak berangkat dari waktu yang dijanjikan, ketidaksesuaian fasilitas yang di terima jamaah dengan apa yang ditawarkan travel umroh bahkan ada yang sampai ditelantarkan karena tiket pesawat belum dibeli padahal jamaah sudah di bandara, hotel belum tersedia ketika jamaah tiba di mekah/ madinah. Seharusnya perusahaan-perusahaan travel umroh bermasalah tersebut langsung dicabut izinnya dan ditindak tegas,” ungkap Mbak Sekar.
Karena Ini adalah penipuan kasat mata. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar itupun menegaskan akan berupaya untuk terus mengajak pemerintah dalam hal ini DPR RI dan Kementerian Agama untuk bertindak tegas dan terus mengawasi para penyedia jasa Travel Umroh agar menjalankan usahanya dengan mematuhi undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku.
Karenanya, Mbak Sekar juga menyambut baik kabar adanya terobosan teknologi dari Pemerintah Arab Saudi dengan meluncurkan Platform Nusuk yang memungkinkan jamaah dapat berangkat umrah tanpa melalui travel umroh. Teroboson ini bisa menjadi pilihan bagi jamaah untuk ibadah mandiri sekaligus menjadi warning bagi travel bermasalah.
Meski pemerintah Indonesia telah mengatur umat muslim Indonesia yang ingin pergi umroh harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan UU Nomor 8 Tahun 2019. Dalam Pasal 115 disebutkan, setiap orang dilarang tanpa hak sebagai PPIU mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah. Bagi yang melanggar, dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan selama enam tahun atau pidana denda senilai Rp. 6 miliar.
Namun demikian, menurut Mba Sekar, pemerintah maupun stake holder terkait harus segera beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi khususnya terkait kemudahan umrah yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi melalui platform Nusuk.
“Karena pada intinya pemerintah harus memastikan peningkatan kualitas pelayanan tamu Allah SWT di tanah suci. Ini wujud Negara hadir disini. Apalagi jumlah jamaah umroh haji dari Indonesia sangatlah besar. Potensi ini jangan sampai disalahgunakan Jamaah muslim Indonesia harus terlayani dengan baik sesuai haknya.” pungkasnya. {redaksi}
