Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah nyata menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Program ini dipastikan berjalan melalui pola kolaborasi antara pemerintah dan DPR, tanpa mengganggu keberadaan sekolah negeri maupun lembaga pendidikan formal yang sudah ada.
“Dalam rapat-rapat kerja bersama dengan kementerian maupun lembaga di Komisi X, persoalan sekolah rakyat yang merupakan kebijakan atau tekad kuat Bapak Presiden Prabowo sudah clear dan clean. Artinya apa? Kita masing-masing berkolaborasi, tidak ada yang jalan sendiri. Terkait dengan kurikulum, pengadaan tenaga guru, hingga sistem pendukungnya, semua sudah dibicarakan bersama,” tegas Agung dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Menurut politisi Partai Golkar ini, tujuan utama dari sekolah rakyat adalah membuka kesempatan bagi warga yang tidak mampu untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak. Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sekolah formal, baik karena keterbatasan biaya, infrastruktur, maupun kondisi sosial-ekonomi.
“Bagaimana warga tidak mampu, yang tidak berkesempatan, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan berkeadilan. Mereka akan ditempatkan di satu asrama, mendapatkan perhatian dari sisi gizi, suasana belajar yang baik, hingga lingkungan yang kondusif. Bahkan tenaga pendidik yang disiapkan dipilih dari orang-orang yang memahami betul bagaimana pendidikan bermutu itu harus berjalan,” jelas legislator asal Dapil Jateng IX ini.
Dengan model asrama dan dukungan fasilitas yang memadai, sekolah rakyat diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya menyentuh aspek akademik, tetapi juga kebutuhan dasar siswa seperti gizi dan lingkungan belajar yang sehat.
Meski demikian, Agung yang juga menjabat Wakil Ketua MKD DPR RI mengakui adanya pandangan di publik bahwa pemerintah sebaiknya lebih dulu memperbaiki kondisi sekolah negeri yang masih menghadapi kekurangan guru maupun infrastruktur. Ia menegaskan bahwa program sekolah rakyat tidak akan menyingkirkan atau bertabrakan dengan sekolah reguler, melainkan berjalan beriringan dan saling melengkapi.
“Tidak ada istilah bertentangan dengan pendidikan yang sudah berjalan selama ini, baik di Kemendikdasmen maupun Kemendikti. Dengan adanya sekolah rakyat, justru ada kolaborasi. Kita saling menunjang satu sama lain,” tegasnya.
Agung menambahkan, dukungan anggaran menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah memiliki mandatory spending 20% dari APBN yang harus dialokasikan ke sektor pendidikan. Namun, menurutnya, realisasi alokasi ini belum optimal di tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau kita melihat potret 2025 dan tahun anggaran sebelumnya, pemenuhan 20% dari APBN belum tercapai secara maksimal. Presiden melalui pidatonya menegaskan tekad untuk bagaimana bisa merealisasikan mandatory 20% APBN untuk pendidikan. Ini adalah komitmen yang kuat dan harus dikawal bersama,” terang mantan Bupati Brebes itu.
Agung juga menekankan bahwa peserta didik di sekolah rakyat memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan sekolah negeri. Sekolah rakyat memang ditujukan untuk kalangan yang benar-benar tidak memiliki kesempatan. Karena itu, kurikulum dan tenaga pendidiknya akan didesain secara khusus agar lebih bermutu dan responsif terhadap kebutuhan siswa.
“Di situ justru diharapkan ada penguatan dari sisi kurikulum dan juga kemudian tenaga pendidik yang lebih bermutu lagi. Hanya saja memang catatan keberadaan infrastruktur sekolah rakyat ini semaksimal mungkin agar tidak menggerus lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada,” jelasnya.
Dengan demikian, sekolah rakyat akan berfungsi sebagai jaring pengaman pendidikan bagi masyarakat, sekaligus menjadi pelengkap dari sistem pendidikan nasional. Kolaborasi lintas kementerian, dukungan anggaran, serta seleksi tenaga pendidik yang ketat menjadi faktor penting agar program ini dapat berjalan sesuai harapan.
“Keberadaan sekolah rakyat harus memberi nilai tambah, terutama untuk mereka yang selama ini tidak punya akses. Justru di situ kita harapkan ada penguatan kualitas, baik dari sisi kurikulum maupun pendidik, agar benar-benar menghadirkan pendidikan bermutu yang inklusif,” pungkas Agung.
